PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa tidak mengeluarkan rekomendasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gunung Maras Lestari (GML) apabila perusahaan belum merealisasikan seluruh tuntutan masyarakat di sembilan desa yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan tersebut.
Sikap tegas itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Babel, Rabu (3/6/2026), yang mempertemukan perwakilan masyarakat dengan manajemen PT GML guna mencari solusi atas sengketa lahan dan tuntutan hak-hak masyarakat yang selama ini belum terselesaikan.
Sebelumnya, DPRD Babel telah memberikan tenggat waktu selama satu bulan kepada PT GML untuk menindaklanjuti dan merealisasikan tuntutan masyarakat.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada perusahaan, yakni kewajiban plasma 20 persen sejak terbitnya IUP, pelibatan BUMDes sebagai mitra perusahaan, memastikan kebun Revit dan KKSR tidak masuk dalam skema plasma, pemberian kompensasi kepada masyarakat, prioritas bagi pengepul TBS sawit lokal, pelibatan seluruh desa dalam koperasi kemitraan, prioritas tenaga kerja dari masyarakat setempat, serta peningkatan nilai program CSR perusahaan.
Sementara itu, Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Babel, Isa Anshorie, menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pihaknya tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021.
Ia mengingatkan agar setiap tuntutan yang diajukan masyarakat tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
"Memang harus mempelajari, bagaimana nanti tuntutan itu jangan sampai bertentangan dengan aturan yang dikeluarkan oleh peraturan. Dari peraturan yang kami pelajari saat ini opsi yang diberikan cuma dua yaitu membangun Kebun (Plasma-red) sama KUP," ungkapnya.
Meski demikian, Isa memastikan pihaknya akan mempelajari seluruh tuntutan masyarakat dan melakukan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Babel untuk mencari solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan terhadap tuntutan masyarakat juga datang dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Syarli Nopriansyah. Ia bahkan mengaku pihaknya telah berulang kali membawa persoalan tersebut ke tingkat kementerian.
"Kami sudah beberapa kali melakukan rapat kemudian sosialisasi, kemudian konsultasi ke Ditjen Perkebunan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut pak," katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya meminta seluruh pihak terkait tidak memberikan jalan bagi proses perpanjangan HGU PT GML sebelum perusahaan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat.
"Jika memang tidak terwujud (tuntutan masyarakat-red) ya saya minta tolong juga karna rekomendasi (perpanjangan HGU-red) dari Bupati dulu, kita punya wewenang disini Pak Kadis ya kalo sampai Bupati gak jebol aman juga masalahnya," tegas Didit.
Tak hanya pemerintah kabupaten, Didit juga mengingatkan para kepala desa agar tetap berada di barisan masyarakat dan tidak mengeluarkan rekomendasi apabila persoalan yang menjadi tuntutan warga belum diselesaikan oleh perusahaan.
"Ini bukan Gubernur loh (mengeluarkan rekomendasi-red), Gubernur setelah Bupati mengeluarkan rekomendasi, termasuk Kepala Desa juga jangan mengeluarkan rekomendasi, sepakat ya?," tegas Didit lagi yang langsung disambut riuh tepuk tangan para peserta audiensi.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen DPRD Babel dalam mengawal penyelesaian konflik antara masyarakat dan PT GML. Dengan tenggat waktu satu bulan yang telah diberikan, nasib perpanjangan HGU PT GML kini sangat bergantung pada keseriusan perusahaan dalam memenuhi tuntutan masyarakat di sembilan desa yang berada dalam wilayah IUP perusahaan.
(JK)
Berita
Post
DPRD ke Pemda: Jangan 'Loloskan' Perpanjangan HGU PT GML Sebelum Hak Warga Dipenuhi