PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk kembali menagih perhatian pemerintah pusat terhadap sejumlah kepentingan strategis daerah.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, usai mengikuti Rapat Paripurna Istimewa untuk menyimak Pidato Kenegaraan Presiden RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Didit, setidaknya ada dua poin penting dari arahan Presiden yang berkaitan langsung dengan kepentingan Babel, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan serta penanganan persoalan pertimahan dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Didit menilai RUU Kepulauan menjadi salah satu agenda yang sangat dinantikan daerah. Sebab, jika regulasi tersebut disahkan, provinsi kepulauan seperti Babel berpeluang mendapatkan skema pengelolaan dan pembagian anggaran yang lebih adil.
“Ini perlu digarisbawahi. Jika disahkan DPR RI, manfaatnya luar biasa bagi Babel, karena hanya ada tujuh provinsi kepulauan di Indonesia,” ujarnya.
Namun, di balik peluang tersebut, Didit mengaku masih menyimpan kekhawatiran. Pasalnya, perjuangan terhadap regulasi yang mengakomodasi kepentingan provinsi kepulauan bukanlah hal baru dan telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
“Sudah 13 tahun kemudian dimunculkan lagi. Mudah-mudahan ini bukan janji palsu atau harapan palsu (PHP). Kami minta keseriusan DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkannya,” tegasnya.
Didit menjelaskan, selama ini formula Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak memperhitungkan luas wilayah daratan. Kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan karakteristik provinsi kepulauan yang memiliki wilayah laut luas.
Karena itu, keberadaan UU Kepulauan diharapkan dapat melahirkan formula perhitungan yang lebih adil, termasuk adanya dukungan dana khusus yang lebih proporsional bagi daerah kepulauan.
Ia pun mengapresiasi langkah DPD RI yang kembali menginisiasi pembahasan RUU Kepulauan tersebut.
DBH Timah Jangan Terlupakan
Selain RUU Kepulauan, Didit juga menyoroti perhatian Presiden terhadap persoalan tambang ilegal yang menjadi salah satu isu penting bagi Bangka Belitung.
DPRD Babel bersama Forkopimda, kata Didit, mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. Namun, menurutnya, penindakan harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan hak daerah, khususnya DBH sektor pertimahan.
“Domain penanganan sudah dijawab Kapolda. Namun yang tak kalah penting: ada kenaikan keuntungan timah, tapi tolong DBH kita juga dibayar,” tegas Didit.
Ia menilai terdapat persoalan yang belum sinkron jika Babel diminta mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola pertimahan, sementara hak daerah melalui DBH belum memperoleh kejelasan.
Didit bahkan menyoroti DBH tahun 2025 yang hingga kini belum jelas, sementara persoalan serupa kembali berpotensi berlanjut pada 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi bagi Babel yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan cadangan timah terbesar di Indonesia bahkan dunia.
Ia pun berharap momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak daerah.
Didit secara khusus meminta Menteri Keuangan segera merealisasikan pembayaran DBH yang menjadi hak Bangka Belitung.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Keuangan dan anggota DPR RI,” kata Didit.
Sementara terkait RUU Kepulauan, Didit memastikan DPRD Babel siap terlibat aktif dalam proses pembahasannya di DPR RI.
Bersama enam kepala daerah dan pimpinan DPRD dari provinsi kepulauan lainnya, Babel akan mendorong agar pembahasan regulasi tersebut tidak kembali berhenti pada sebatas wacana.
(JK)