Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

DPRD-Pemprov Babel Kompak Upayakan Pemulangan Para Korban TTPO 

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan akan melakukan pencairan dana, guna pemulangan para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal ini pun diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bangka Belitung Fery Insani, usai melakukan rapat bersama Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, Senin (10/03/2025) siang.

"Untuk pemulangan dari Myanmar ke Jakarta itu pusat, kalau dari Jakarta ke Bangka itu kita. Jadi informasi dari Dinas Tenaga Kerja, ada 81 orang jadi kita menyiapkan 81 orang ini," ujar Fery Insani.

Lebih lanjut Fery Insani memastikan kebijakan tersebut, tidak melanggar aturan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

"Ini dimungkinkan dan teknisnya sudah diatur oleh Dinas Sosial, secara aturan diperbolehkan. Nanti biayanya akan dirinci oleh Dinas Sosial lalu direview inspektur, dan dicairkan oleh Bakuda," tuturnya.

Selain itu pihaknya juga akan melakukan sosialisasi edukasi, kepada para korban TPPO guna tidak kembali terjerumus dalam sindikat scammer online. 

"Yang jelas dari Jakarta ke Bangka,lalu di inkubasi dua hari kita siap. Ini dana APBD murni, yang kita kembalikan melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT)," ungkapnya

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya juga memastikan akan mengupayakan, untuk proses percepatan pemulangan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di perbatasan Myanmar.

Hal ini diungkapkannya usai menggelar rapat dengar pendapat di ruang Badan Musyawarah, bersama dengan para keluarga korban TPPO.

"Insyaalah minggu ini kami ke Kementerian Luar Negeri, mempertanyakan informasi apakah ada masyarakat Bangka Belitung disana. Kita akan kesana untuk memastikan, jumlah dan sebagainya," ujar Didit Srigusjaya, Senin (10/3/2025).

Didit Srigusjaya menekankan pihaknya juga akan melakukan koordinasi, dengan Pj Gubernur Bangka Belitung terkait dengan biaya kepulangan para korban TPPO dari Jakarta ke Provinsi Bangka Belitung.

Hal ini pun dilakukan mengingatkan Kementerian Luar Negeri, hanya akan memfasilitasi kepulangan para korban TPPO dari Myanmar ke Jakarta.

"Kita sepakat untuk biaya pemulangan saudara kita ini dari Jakarta ke Bangka, akan menadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Kita akan hubungi bapak Pj Gubernur dan sekda, kira-kira 75 orang asumsi kita Rp 150 juta," jelasnya.

Diketahui dalam kasus TPPO, terdapat 81 orang warga Provinsi Bangka Belitung yang terjebak dalam sindikat scammer online di Myanmar.

Terkait hal ini Didit Srigusjaya, juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memantau situasi para korban.

"Informasi ada, tapi saya pastikan 75 orang ini dulu, sisanya akan kita koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang jelas mereka belum pulang juga, karena masih diinterogasi oleh BIN dan Polri. Bahkan yang harus kita waspadai yakni titipan narkoban, karena tidak menutup kemungkinan mereka tergiur dengan hal itu," ungkapnya.

(**)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.