PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya memastikan tidak ada razia yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) timah di Provinsi Bangka Belitung.
Hal ini pun diungkapkan dalam audiensi bersama masyarakat Kabupaten Bangka Barat dan PT. Timah, di ruang Badan Musyawarah DPRD Provinsi Bangka Belitung, Senin (08/09/2025).
Didit menegaskan, bahwa hadirnya satgas dari Jakarta hanya untuk mendapatkan data yang diinginkan Presiden, untuk menata tata kelola timah yang lebih baik sehingga masyarakat dan negara diuntungkan.
"Sudah diklarifikasi oleh satgas pusat dan satgas PT. Timah, bahwa tidak ada razia timah apapun ini clear. Tidak ada penangkapan, terhadap tambang-tambang rakyat," ujar Didit Srigusjaya.
Diketahui sebelumnya PT. Timah telah membentuk satuan tugas (Satgas), yang membuat sejumlah masyarakat yang melakukan aktivitas tambang menjadi resah.
Lebih lanjut, Didit turut menyikapi keluhan masyarakat terkait harga timah yang dinilai terlalu rendah dan menyulitkan perekonomian masyarakat.
"Kalau harga memang diakui utusan PT. Timah, ternyata mereka tidak membeli harga Rp 60 ribu dan mereka juga kaget. Maka bagi mitra yang bandel, maka PT. Timah yang akan mengevaluasi mitranya," tegasnya.
Sementara itu dengan tak adanya razia, Didit Srigusjaya pun berharap masyarakat dapat tetap berakhtivitas sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.
"Dari PT. Timah silahkan mulai hari ini bekerja seperti biasa, hanya masalah harga akan dibayar langsung dan tidak menunggu lama. Teknisnya saya minta dari utusan Bangka Barat bicara dengan PT. Timah teknisnya mereka, jadi bukan dari DPRD Provinsi Bangka Belitung," ungkapnya.
Senada, Head Corporate Communication PT Timah Tbk, Anggi Siahaan menegaskan, Kehadiran Satuan Tugas (Satgas) pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dipastikan bukan untuk menakuti masyarakat. Satgas justru hadir untuk memperkuat tata kelola pertimahan dan memberikan perlindungan kepada penambang rakyat.
"Terkait Satgas, intinya begini. Satgas hadir bukan untuk menakut-nakuti atau merugikan masyarakat, melainkan justru untuk memperkuat tata kelola. Kehadiran Satgas tidak menanggapi masyarakat secara negatif, tapi bekerja sama dengan pemilik IUP, yaitu PT Timah, untuk melindungi pekerjaan masyarakat penambang, khususnya penambang rakyat," ujar Anggi.
Ia menegaskan bahwa Satgas merupakan bentuk hadirnya negara dalam memperbaiki ekosistem pertimahan di Babel. Ke depan, Satgas akan mendorong pembenahan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Tolong dicatat, model Satgas ini adalah hadirnya negara untuk memperbaiki ekosistem dan tata kelola pertimahan di daerah kita. Ke depan, pembenahan akan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat yang bekerja di sektor tambang," tambahnya.
Selain itu, Satgas bersama PT Timah juga akan berkoordinasi mengenai harga timah. Menurut Anggi, harga timah nantinya akan lebih transparan sehingga ekosistem pertimahan di Babel bisa lebih sehat.
"Soal harga, Satgas bersama PT Timah akan terus berkoordinasi. Ke depan, harga timah akan lebih transparan, sehingga komunikasi bisa memberikan penyegaran baru bagi ekosistem pertimahan di Bangka Belitung. Untuk itu, kami minta dukungan dari semua pihak," jelasnya.
(Jek)