PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) perbaikan tata niaga dan tata kelola pertimahan di Babel.
Anggota Komisi 1 DPRD Babel, Muhtar Motong mengatakan, bahwa wacana tersebut muncul setelah adanya desakan dari berbagai elemen masyarakat yang meminta agar pihak legislatif mendorong biaya ganti rugi dari kerusakan lingkungan dalam kasus Korupsi Timah yang disebut-sebut mencapai triliunan rupiah diterima oleh Babel.
Demikian hal tersebut disampaikan Muhtar kepada media ini, usai menggelar audiensi dengan Ormas Babel Menggugat, Perihal Penyampaian Aspirasi Kasus Korupsi Timah, di ruang Pansus DPRD Babel, Senin (20/01/2024).
"Dan bukan hanya ini karna didalam diskusi kelompok 17 di Belitung yang dihadiri unsur Muspida, LSM, temen-temen Presedium juga sama mereka mendorong untuk lahirnya pansus, dan mereka minta kembalikan duit itu (ganti rugi kerusakan lingkungan di kasus korupsi-red) ke daerah," ungkap Muhtar, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Presedium Perjuangan Pembentukan Provinsi Babel.
Meskipun nantinya wacana pembentukan Pansus ini tetap akan diputuskan terlebih dahulu bersama fraksi lain. Namun menurutnya, semua fraksi akan setuju mengingat hal dimaksud menyangkut kemaslahatan masyarakat.

Sementara terkait bisa atau tidaknya ganti rugi kerusakan lingkungan dalam Tipikor Timah dikembalikan ke daerah, Dijelaskan Muhtar, memang masih menjadi tanya.
Namun, mengingat yang menanggung dari kerusakan tersebut adalah masyarakat Babel dan sumber daya juga dikeruk dari Babel, maka bukan tidak mungkin negara akan mempertimbangkan tuntutan tersebut.
"Dasarnya kan itu, yang diambil juga duit kita, jangankan duit dari kita, yang diambil dari lain-lain (misalnya pajak-red) itu kita masih kebagian kok apalagi duit yang diambil dari Babel dan kerugiannya di Babel. Saya pikir negara akan mempertimbangkan itu melalui keputusan hakim nanti akan mempengaruhi untuk negara berpikir, apakah harus dikembalikan," jelasnya.
Terlepas dari apapun, Muhtar juga berharap, ganti rugi dari kerusakan lingkungan di kasus timah dapat kembali ke daerah, sebagaimana yang menjadi tuntutan masyarakat Babel.
"Mudah-mudahan itu dikembalikan, ini pembelajaran mahal bagi masyarakat Babel bahwa tata niaga pertimahan harus diperbaiki kalo tidak diperbaiki maka inilah yang terjadi, dampaknya pemerintah ini tidak punya marwah lagi, karna pelaku timah sekarang tidak taat aturan dan sudah liar," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui dalam audiensi bersama DPRD Babel ini, ada beberapa hal yang menjadi tuntutan Forum Masyarakat Bangka Belitung Menggugat (FMBBM), yakni mendukung pihak kejaksaan dalam mengusut kasus korupsi timah, meminta ganti rugi kerusakan lingkungan dapat dikembalikan ke daerah serta sesegara mungkin melakukan pembentukan pansus untuk memperbaiki tata niaga dan tata kelola timah.
Sekretaris FMBBM, Edy Supriyadi menegaskan, bahwa pihaknya mendukung penuh perhitungan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Profesor Bambang Hero.
"Kami yakin angka Rp271 triliun itu sangat masuk akal, mengingat kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat eksploitasi timah yang tidak terkendali," tegasnya.
FMBBM juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna membahas dan menindaklanjuti kasus ini.
"Kami berharap Pansus ini dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Bangka Belitung untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka," ujar Edy.
(Jek)