PANGKALPINANG,BERITACMM.COM ΓÇö Penanganan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait anggaran perjalanan dinas di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang terus bergulir.
Pada Kamis (12/3/2026), dua anggota dewan kembali memenuhi panggilan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, guna memberikan data dan keterangan.
Berdasarkan pantauan awak media di kantor Kejari Pangkalpinang, dua anggota DPRD yang datang memenuhi panggilan tersebut yakni Panji Akbar dan Sukardi.
Sementara itu, Sukardi yang telah selesai menjalani proses pemanggilan sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media. Ia menyatakan kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan sebagai warga negara terhadap proses hukum yang berjalan.
"Kita memenuhi panggilan pihak Kejari Pangkalpinang untuk klarifikasi saja, lebih jelasnya tanya ke dalam saja ya," ucap Kardi.
Dengan pemanggilan terhadap Panji Akbar dan Sukardi pada hari ini, total sudah lima anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejari Pangkalpinang dalam perkara tersebut.
Sebelumnya,pemanggilan juga dilakukan secara bertahap terhadap anggota dewan lainnya. Pada Rabu (11/3/2026) pagi, anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dwi Pramono, telah memenuhi pemanggilan oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pangkalpinang.
Pemeriksaan terhadap Dwi Pramono dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Dari pantauan awak media di depan gedung Kejari hingga pukul 09.58 WIB, ia belum terlihat keluar dari lokasi.
Dwi Pramono dipanggil setelah dua anggota DPRD lainnya, yakni Riska Amelia dan Siti Aisyah, lebih dahulu memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (10/3/2026).
Kasus ini diketahui bermula dari laporan atau temuan terkait penggunaan anggaran di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun 2025, khususnya pada pos perjalanan dinas.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Anjasra Karya, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses yang dilakukan saat ini masih sebatas tahap pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (Puldata dan Pulbaket).
"Benar itu, tapi kita sifatnya pengumpulan data dan pengumpulan keterangan (puldata dan pulbaket). Jadi memang hari ini ada 3 orang, kita mintai keterangan lah ya," kata Anjas.
Ia menambahkan, hasil dari proses Puldata dan Pulbaket nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Namanya pengumpulan data, bila pengumpulan data tersebut kita rasa cukup, apakah itu nanti cukup bukti atau tidak, ya kita akan liat pada hasil puldata dan pulbaket tersebut," tambahnya.
Anjas juga mengungkapkan bahwa pemanggilan tidak berhenti pada tiga orang tersebut. Kejari Pangkalpinang telah menjadwalkan pemanggilan terhadap anggota DPRD lainnya untuk melengkapi data dan keterangan.
"Sudah ada beberapa jadwal pemanggilan yang lain seperti yang kawan-kawan tanyakan tadi memang ada, karna kan gak cukup disini," tukas Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
Hingga saat ini, Kejari Pangkalpinang masih terus melakukan pendalaman terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
(Jk)
Berita
Post
Dua Anggota DPRD Pangkalpinang Kembali Dipanggil Kejari Terkait Pengggunaan Anggaran Perjalanan Dinas