PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Dugaan masih berlangsungnya aktivitas di sejumlah perkebunan kelapa sawit yang telah disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kabupaten Bangka Tengah menuai sorotan. Selain dugaan panen, warga juga mengeluhkan adanya portal hingga kanal yang disebut menghambat akses menuju kebun mereka.
Aliansi Petani Sawit Kecamatan Koba mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan aktivitas panen di lahan yang telah berstatus barang sitaan negara tersebut.
Tak hanya itu, aliansi juga menerima laporan mengenai dugaan patroli oleh oknum aparat penegak hukum di kawasan perkebunan sitaan dengan membawa senapan laras panjang, namun disebut tanpa identitas yang jelas.
Bahkan, warga juga mengeluhkan akses jalan bersama menuju kebun dipasangi portal hingga dibuat kanal, sehingga aktivitas mereka menuju lahan masing-masing menjadi terganggu.
Menanggapi keluhan tersebut, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Pahlivi Syahrun, meminta seluruh pihak menghormati status hukum lahan yang kini menjadi objek sitaan negara.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bangka Tengah, Pahlivi mengaku terus memantau berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah konstituennya.
Karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan sepihak di kawasan tersebut, termasuk memasang portal maupun membuat kanal yang berpotensi menghambat aktivitas masyarakat.
"Kami harapkan kepada pihak-pihak terkait terutama aparat penegak hukum yang menguasai kawasan tersebut karna ini barang sitaan maupun pemilik kebun kan ini sudah ada putusan dari Kejaksan barang ini sitaan. Oleh karna itu sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada lagi tindakan terhadap lahan tersebut, baik itu menggali, membuat portal dan sebagainya lah sehingga masyarakat sulit beraktivitas," tegas Politis Partai Gerindra ini.
Pahlivi turut meminta adanya pengawasan terhadap kawasan sitaan dan dilakukan secara ketat dan sistematis agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat, baik antara warga dengan aparat penegak hukum maupun dengan pemilik kebun sebelumnya.
"Kita berharap pada obyek sitaan negara ini ada pengawasan melekat dan sistematis, serta betul betul dengan penegakan hukum yang jelas dan berkeadilan, kepada siapapun yang melanggar dan memanfaatkan sitaan negara dengan perbuatan melanggar hukum. Dan yang lebih penting lagi, jangan malah oknum-oknum tertentu mengambil kesempatan dengan melanggar hukum, tapi tidak ditindak secara hukum. Takutnya ini akan menjadi preseden buruk atas barang sitaan negara ini di kemudian hari," tegas Pahlivi.
"Kami pun dari sisi Fraksi Partai Gerindra di DPRD Babel sudah mendiskusikan banyak hal termasuk permasalahan ini, dan saya selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra Babel, diminta seluruh anggota Fraksi untuk melaporkan dan berkoordinasi dengan Fraksi Partai Gerindra di DPR RI, terkait perkembangan banyak hal di Babel, dan permasalahan ini khususnya. Karena perhatian Pak Prabowo atas komoditas sawit saat ini, dan persoalan keterkaitannya dengan korupsi timah, menjadi atensi serius beliau," sambungnya.
Menurutnya, apabila memang terdapat penugasan resmi bagi aparat untuk mengawasi kawasan sitaan, maka hal tersebut harus dilakukan secara terbuka dengan identitas yang jelas serta disertai surat perintah resmi agar masyarakat memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Tapi kalo oknum aparat yang ditugaskan secara tidak resmi ini ada preseden buruk nanti, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Kami pun sebagai wakil rakyat yang ada di provinsi mewakili dapil Bangka Tengah berharap hal-hal seperti ini tidak menimbulkan konflik berkepanjangan," imbuhnya.
"Jangan bertugas tanpa identitas jelas tapi menindak, nah ini bahaya jika memang ada ditugaskan secara resmi sampaikan kepada Kepala Desa di sosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat memaklumi, seandainya pun pakai portal ya disosialisasikan dengan baik jam berapa portal dibuka tapi oleh aparat hukum yang jelas bukan oknum aparat yang ditugaskan tidak jelas," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Pahlivi juga berharap proses hukum terhadap objek sitaan tersebut segera memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
"Kita sekali lagi mengingatkan tidak ada siapapun yang melakukan pengambilan TBS di kebun yang menjadi objek sitaan, siapapun dia, apalagi dengan arahan resmi dari pemilik kebun itu gak ada ceritanya karna barang itu sudah menjadi objek sitaan," terang Pahlivi.
Terakhir, ia juga mengimbau masyarakat agar tetap beraktivitas di lahan milik masing-masing dan tidak memasuki ataupun melakukan tindakan melawan hukum di kawasan yang telah menjadi objek sitaan negara.
"Kepada masyarakat juga jangan mengambil sikap yang salah tindakan yang salah krna itu ada pelanggaran hukum, kepada siapapun mewakili perusahaan juga hal yang sama juga ada pelanggaran hukum mengambil barang di objek sitaan itu juga salah," pungkasnya.
(JK)