PENUTUK,BERITACMM.COM
Keluhan nelayan Penutuk dan desa-desa sekitar soal kelangkaan hingga tingginya harga solar subsidi akhirnya mendorong anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rina Tarol, untuk menyeberang langsung ke Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (22/11/2025).
Di wilayah yang bergantung pada sektor perikanan itu, nelayan mengaku BBM yang seharusnya mereka terima justru sulit diperoleh dan dijual dengan harga di atas ketentuan.
ΓÇ£Kami beli ada di harga Rp 6.800 dan ada juga yang beli Rp 8.000 per liter, kadang terpaksa beli Rp16 ribu per liter (dex-red) daripada tidak melaut. Kami sekali jalan butuh 20 liter. Nelayan sudah menjerit,ΓÇ¥ keluh salah satu nelayan.
Selain harga yang diluar ketentuan, nelayan juga menyoroti ketimpangan pembagian kuota antar desa.
Sebagai desa dengan jumlah nelayan terbanyak, menurut mereka, haruslah mendapat pasokan BBM paling banyak, bukan malah sebaliknya.
ΓÇ£Kami di Tanjung Sangkar ada 112 nelayan, jatah hanya 2 tangki dan 1 tangki 20 liter,ΓÇ¥ kata seorang nelayan.
ΓÇ£Nelayan Kumbung 60 nelayan, Penutuk 47 nelayan, Pulau Panjang 50 nelayan. Kami nelayan terbanyak di Tanjung Sangkar. Tapi kami yang paling sedikit dapat. Cuma dua tangki, itu 40 liter (per minggu-red)," cetus nelayan lainnya.
Melihat keluhan para nelayan ini, tentu menguatkan adanya indikasi penyelewengan BBM Subsidi di SPBN Penutuk tersebut.
Seperti yang disampaikan Anggota DPRD Babel, Rina Tarol, usai mendengarkan keluhan para nelayan. Bahkan, ia menilai adanya dugaan ketidaktepatan penyaluran dalam persoalan ini, termasuk pula ketidakjelasan data kuota.
ΓÇ£Total kuota 37 ton. Tapi yang tercatat masuk hanya sekitar 20 ton. Ada selisih 1012 ton. Kemana sisanya? Jangan sampai ini malah dibagikan bukan kepada nelayan,ΓÇ¥ tegasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa BBM subsidi tidak boleh dinikmati oleh perusahaan mana pun. ΓÇ£Kalau tidak bisa terbuka soal kuota masing-masing desa, cabut saja,ΓÇ¥ kata Rina sembari menegaskan perlunya evaluasi total.
Selain itu, Rina meminta BPH Migas turun langsung melakukan audit.
ΓÇ£BPH Migas harus turun mengaudit, baik data maupun realisasi distribusi. Tidak boleh ada setetes pun BBM subsidi yang jatuh ke tangan yang bukan berhak,ΓÇ¥ imbuhnya.
Perdebatan di SPBN, Pertamina Minta Nelayan Melapor
Dalam pertemuan di SPBN Penutuk, situasi berubah tegang ketika Rina Tarol berdebat dengan seorang pria yang disebut-sebut sebagai pemilik SPBN. Pria tersebut terlihat membantah keras adanya penyaluran ke pihak nonnelayan.
ΓÇ£Kalau untuk perusahaan sawit, itu fitnah juga. Kalau bisa ngambil (solar) ke lain, ya silahkan, tidak disini,ΓÇ¥ ujar pria yang diduga pemilik SPBN 2833725 itu.
Sementara menanggapi persoalan di lapangan, Sandi Suryanto selaku Sales Branch Manager Pertamina wilayah Bangka berjanji mencari solusi atas kemelut distribusi ini.
ΓÇ£Kalau harga tidak sesuai, laporkan ke kami. Harga harus jelas dan dipajang. Jika ada oknum, informasikan siapa orangnya,ΓÇ¥ katanya.
Sementara itu, perwakilan DKP Babel, Riskan, menjelaskan bahwa rekomendasi BBM hanya diberikan kepada nelayan yang sudah memiliki Pas Kecil.
ΓÇ£Yang dilayani dulu adalah yang sudah direkomendasikan dan sesuai kartu pas. Dasarnya dari kapasitas mesin kapal, karena tiap kapal berbeda kebutuhan BBM-nya,ΓÇ¥ ujarnya.
Media Berita CMM hingga saat ini masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan BBM Subsidi ini, termasuk pula mencari dokumen kuota 37 ton yang dipersoalkan dan dalam upaya meminta tanggapan SPBN Penutuk.
(JK)
Berita
Post
Dugaan Penyelewengan BBM Subsidi Nelayan di Penutuk, BPH Migas Didesak Turun dan Audit