BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM — Dugaan praktik pungutan dalam aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di pesisir Belitung Timur membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar keberadaan mesin tambang di pantai. Di balik aktivitas tersebut, muncul laporan mengenai tiket masuk, setoran hasil tambang, hingga pemotongan harga yang diduga membebani penambang kecil.
Persoalan ini memunculkan desakan agar penertiban tidak berhenti pada pemindahan atau penyitaan peralatan tambang. Penelusuran juga perlu menjangkau pemodal, kolektor, jaringan penampung, penerima setoran, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Salah satu nama yang muncul dalam informasi mengenai rantai perdagangan timah adalah kolektor berinisial ABC. Jaringan ini diduga menjadi salah satu poros pengepulan sekaligus pengondisian keamanan melalui koordinator lapangan. Di tingkat penambang, harga timah basah disebut mencapai Rp135.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih mengalami pemotongan 20–30 persen dengan alasan uang koordinasi.
Jika dugaan tersebut benar, penambang kecil tidak hanya menghadapi risiko pekerjaan dan ketidakpastian harga, tetapi juga harus menanggung beban pungutan di luar biaya produksi.
Minsawi, nelayan sekaligus mantan pekerja PT Timah, menuturkan pengalamannya terkait aktivitas pengangkutan timah dan perkembangan kegiatan tersebut.
“Saya bukan menjelekkan orang atau aparat, setelah lepas dari PT Timah juga saya ikut teman kerja mengambil mengantar timah kesana sini sampai pernah tabrakan. Dukungan meja goyang tidak terbuka, sekarang sudah terbuka, tiap bulan ibu kapolres, wakapolres, kabagops disitu," ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait aktivitas pengangkutan, hubungan antarpihak, dan maksud penyebutan sejumlah pejabat dalam kesaksian tersebut.
Sidak menemukan lokasi kosong, muncul dugaan pungutan per mesin
Gambaran mengenai dugaan pungutan juga muncul dalam sidak di Pantai Nyiur Melambai pada 28 Oktober 2026. Petugas tiba sekitar pukul 10.30 WIB ketika lokasi ditemukan kosong dengan sejumlah peralatan yang masih tertinggal.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya informasi kedatangan petugas yang lebih dahulu diketahui pihak di lokasi. Namun, dugaan kebocoran informasi tersebut masih membutuhkan pembuktian.
Sekitar pukul 12.30 WIB, sejumlah pekerja kemudian datang untuk berdialog. Dalam uraian dialog tersebut, muncul keterangan mengenai dugaan tiket masuk sebesar Rp100.000 per mesin untuk satu malam.
Selain itu, terdapat istilah setoran monti. Satu monti disebut bernilai Rp100.000, dengan besaran satu monti ketika hasil tambang sedikit dan dua monti ketika hasil meningkat.
Informasi tersebut memperlihatkan adanya dugaan mekanisme pungutan yang tidak hanya berlangsung melalui pemotongan harga jual, tetapi juga melalui pembayaran berdasarkan jumlah mesin dan hasil produksi.
Apabila praktik tersebut terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran aktivitas pertambangan tanpa izin. Ada dugaan mekanisme pengumpulan uang dan pengaturan aktivitas yang perlu ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat ekonomi.
Kritik terhadap penertiban dan lemahnya pengawasan
Di tengah persoalan tersebut, H. Mochtar Motong atau Haji Tarek tampil sebagai salah satu tokoh yang mengkritik lemahnya penertiban pertambangan ilegal.
Sebagai tokoh presidium pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan anggota DPRD provinsi yang mewakili Belitung serta Belitung Timur, pandangannya menyoroti dampak pembiaran PETI terhadap kendali negara, ruang hidup nelayan, dan posisi tawar penambang kecil yang diduga berada dalam tekanan pungutan.
Mochtar meminta para pemangku kebijakan, termasuk DPRD dan institusi pertanahan, merespons persoalan masyarakat serta memperbaiki tata ruang. Menurut pandangan yang disampaikan, ketegasan terhadap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari aktivitas tambang menjadi bagian penting dari penyelesaian masalah.
Kritik tersebut juga mengarah pada konsistensi kebijakan penataan pertambangan. Gagasan zero tambang menjadi pertanyaan ketika aktivitas tanpa izin masih dilaporkan berlangsung di sekitar pesisir, kawasan bakau, dan embung, sementara kegiatan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghadapi penolakan.
Situasi ini membutuhkan penjelasan yang transparan mengenai batas wilayah pertambangan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, serta standar pengawasan yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha. Penegakan aturan perlu memiliki ukuran yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa pengawasan hanya menyasar kelompok tertentu.
IPR jangan menjadi pintu ketergantungan baru
Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pengelolaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Proses administrasi yang rumit dan kebutuhan biaya berpotensi menjadi hambatan bagi penambang kecil apabila tidak disertai pendampingan dan mekanisme pembiayaan yang terbuka.
Dalam kondisi tersebut, muncul risiko ketergantungan kepada pihak yang menyediakan dana pengurusan izin. Ketergantungan semacam ini perlu diantisipasi agar legalisasi pertambangan rakyat tidak justru melahirkan hubungan utang dan kewajiban setoran baru.
Karena itu, tata kelola IPR perlu memastikan kejelasan prosedur, biaya, pendampingan, dan hak penambang. Tujuannya agar legalisasi benar-benar memberikan kepastian hukum, bukan memindahkan ketergantungan penambang kecil dari satu jaringan ke jaringan lainnya.
Besarnya persoalan ekonomi dan lingkungan semakin memperkuat urgensi pembenahan tata kelola timah. Angka kerugian Rp300 triliun yang dinyatakan Presiden Prabowo Subianto, kerusakan lamun satu hektare per hari, ancaman terhadap 70 persen populasi cumi Selat Gaspar, serta potensi perikanan Rp1,8 miliar per tahun yang dibandingkan dengan keuntungan ekstraktif sebesar Rp300 juta, menjadi gambaran besarnya kepentingan ekonomi dan ekologis yang dipertaruhkan.
Angka-angka tersebut membutuhkan kejelasan sumber, periode penghitungan, wilayah kajian, serta metodologi agar dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Inti persoalannya adalah aktivitas pengambilan timah di luar pengawasan berisiko menghilangkan penerimaan negara, memperbesar beban pemulihan lingkungan, dan memperlemah posisi masyarakat di sekitar kawasan tambang. Sebaliknya, pengelolaan pertambangan yang legal harus mampu menunjukkan kepatuhan pembayaran kewajiban, pencatatan produksi, perlindungan pekerja, dan pemulihan lingkungan yang dapat diperiksa.
Pada akhirnya, penertiban PETI tidak cukup dilakukan dengan memindahkan mesin dari satu pantai ke pantai lainnya. Pemeriksaan perlu menelusuri transaksi, penerima setoran, jalur penjualan, sumber pembiayaan, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memberikan perlindungan.
Nelayan membutuhkan ruang hidup yang aman dan terlindungi. Penambang kecil membutuhkan kepastian hukum dan jalan keluar dari dugaan pungutan. Sementara negara berkepentingan memastikan sumber daya timah dikelola secara bertanggung jawab.
Penegakan hukum baru akan menjawab persoalan apabila tidak hanya menyasar mereka yang bekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri rantai keuntungan dan pihak-pihak yang berada di belakang aktivitas pertambangan tanpa izin.
(**)