Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Eddy Iskandar ke PT GML: Jangan 'Buying Time', Kebun Plasma Hak Masyarakat!


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), PT Gunung Maras Lestari (GML), dan perwakilan masyarakat sembilan desa berlangsung panas, Rabu (4/6/2026).

Dalam forum tersebut, DPRD menegaskan bahwa kewajiban pembangunan kebun plasma tidak bisa lagi dianggap sebagai usulan baru dari masyarakat.

Sikap tegas itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyusul pernyataan manajemen PT GML yang meminta agar tuntutan masyarakat disampaikan secara resmi untuk diteruskan kepada pimpinan perusahaan.

Sebelumnya, Manager Estate PT GML, Saravanan Muniandy, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan.

"Saya ingin meminta maaf, karna mungkin ada banyak miss komunikasi dengan management yang lama, untuk itu saya minta maaf," katanya saat diberikan kesempatan berbicara dalam forum tersebut.

Saravanan mengaku baru lima hari bertugas di PT GML. Meski demikian, ia mengaku telah memahami kondisi dan kekecewaan masyarakat yang selama ini merasa hak-haknya belum dipenuhi.

Karena itu, ia berharap seluruh tuntutan masyarakat dapat disampaikan secara resmi agar bisa diteruskan kepada jajaran direksi perusahaan.

"Saya juga berharap kalo bisa mendapat rekomendasi resmi dari DPRD juga pak supaya saya bisa sampaikan hal ini ke pimpinan dan direksi atas kami, supaya hal ini bisa kita coba untuk menyelesaikan dan saya juga akan sarankan ke perusahaan situasi dan kekesalan masyarakat yang disampaikan," tutur Saravanan.

Dalam RDP tersebut, masyarakat menyampaikan delapan tuntutan utama kepada PT GML. Tuntutan itu meliputi realisasi plasma 20 persen sejak terbitnya IUP, pelibatan BUMDes sebagai mitra perusahaan, memastikan kebun Revit dan KKSR tidak masuk dalam skema plasma, pemberian kompensasi kepada masyarakat, prioritas bagi pengepul TBS sawit lokal, pelibatan seluruh desa dalam koperasi kemitraan, prioritas tenaga kerja lokal, serta peningkatan nilai program CSR perusahaan.

Menanggapi hal itu, Eddy Iskandar mengapresiasi adanya itikad baik dari PT GML. Namun menurutnya, persoalan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tidak bisa lagi ditunda dengan alasan menunggu usulan baru dari masyarakat.

"Kami mengapresiasi ada keinginan baik, tapi saya pikir keinginan baik itu tidak cukup, jangan buying time, ini buying time ini," cetus Eddy.

Menurut Eddy, kebun plasma merupakan kewajiban yang melekat sejak perusahaan mengajukan izin usaha perkebunan, sehingga tidak memerlukan pengajuan ulang dari masyarakat.

"Kalo bapak minta lagi dari masyarakat usulannya, ada hal yang tak perlu usulan Pak, plasma itu bukan usulan masyarakat itu kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah ketika bapak mengajukan izin pertama dulu, itu tidak perlu ada usulan baru dari masyarakat, kompensasi mungkin iya tapi plasma tidak," tegasnya.

Eddy juga menilai PT GML semestinya sudah memiliki rancangan dan peta kebun plasma, mengingat perusahaan telah beroperasi cukup lama di wilayah tersebut.

"Ketika masyarakat menyatakan mana plasma kami dari bapak yang ngajukan izin dulu? seharusnya bapak sudah punya peta plasmanya dimana, rancangan plasmanya dimana, nah sekarang kapan mau dibahas plasma itu?," tegas Eddy.

Ia berharap instansi teknis terkait juga dapat membantu masyarakat dalam memetakan wilayah yang berpotensi dijadikan kebun plasma, sehingga penyelesaian persoalan tersebut dapat segera diwujudkan secara konkret.

Dalam RDP itu juga diketahui, bahwa DPRD Babel memberikan tenggat waktu satu bulan agar tuntutan masyarakat dapat dipenuhi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.