PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kewajiban plasma PT Foresta Lestari Dwikarya mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, menyatakan usulan tersebut akan dikaji secara komprehensif sebelum mendapat keputusan lebih lanjut.
Pernyataan Edi merespons dorongan Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Fraksi Partai NasDem, I Bagus Diarsa, yang mengusulkan pembentukan Pansus DPRD Kabupaten Belitung untuk memeriksa kewajiban plasma sekaligus perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya.
“Saat ini hal tersebut masih berupa usulan lisan dari Saudara I Bagus Diarsa. Apabila nantinya kami menerima usulan resmi dari kepengurusan Partai NasDem tingkat daerah dan Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Belitung, kami akan mengkajinya secara menyeluruh,” kata Edi Nasapta.
Menurut Edi, usulan Pansus memiliki tujuan penting, khususnya untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi, menguji kepatuhan perusahaan, serta memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
Bahkan, Edi membuka peluang dukungan terhadap pembentukan Pansus tersebut. Namun, ia menegaskan keputusan akhir tetap berada pada DPRD Kabupaten Belitung.
“Jika usulan resminya sudah kami terima, kemungkinan besar kami akan memberikan dukungan. Namun, keputusan pembentukan Pansus tetap menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Belitung dan harus disesuaikan dengan mekanisme serta tata tertib yang berlaku di DPRD Kabupaten Belitung,” tegasnya.
Edi mengingatkan, dukungan politik partai tidak boleh mengesampingkan prosedur kelembagaan DPRD. Menurutnya, setiap langkah pengawasan harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku agar pemeriksaan persoalan plasma berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dukungan tersebut justru harus memperkuat ikhtiar agar persoalan plasma diperiksa secara terbuka, objektif, dan diselesaikan secara berkeadilan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPRD Kabupaten Belitung dari Fraksi Partai NasDem, I Bagus Diarsa, menyatakan akan mendorong secara resmi pembentukan Pansus untuk memeriksa kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya.
Bagus menilai persoalan kebun plasma masyarakat tidak boleh kembali berhenti pada janji atau rencana tanpa kepastian waktu.
Ia mendorong DPRD memperkuat pengawasan agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara terbuka dan terukur, sehingga masyarakat memperoleh kepastian atas hak mereka.
“Atas nama Fraksi Partai NasDem, saya akan mendorong secara resmi pembentukan panitia khusus untuk memeriksa kewajiban plasma dan perizinan PT Foresta Lestari Dwikarya. Secara pribadi, usulan pansus ini akan segera saya sampaikan melalui jalur partai dan mekanisme DPRD Kabupaten Belitung,” kata Bagus, Rabu (26/8/2026).
Menurut Bagus, Pansus diperlukan untuk membuka dan memeriksa seluruh dokumen serta riwayat persoalan secara menyeluruh.
Pemeriksaan itu mencakup dasar penerbitan izin usaha perkebunan, luas dan asal lahan, status HGU, dokumen kemitraan, calon penerima plasma, realisasi kewajiban perusahaan, hingga tanggung jawab masing-masing pihak.
Ia menegaskan, apabila berdasarkan dokumen perizinan, HGU, dan ketentuan hukum yang berlaku kewajiban plasma memang melekat pada PT Foresta Lestari Dwikarya, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi.
Di sisi lain, Edi kembali menegaskan pentingnya mengikuti mekanisme kelembagaan DPRD dalam setiap proses pembentukan Pansus.
“Yang terpenting, kita ingin memastikan persoalan ini dapat diperiksa secara menyeluruh sehingga hak masyarakat memperoleh kepastian dan penyelesaiannya tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku,” pungkas Edi.
(JK)