PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Didepaknya Pasangan Rato Rusdiyanto - Ramadian dari bursa calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka menuai sorotan publik.
Pasalnya, berdasarkan Berita Acara Nomor 105/PL.02-2-BA/1901/2025 pada hari kamis tanggal 17 Juli 2025 telah menetapkan pasangan Calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai calon Memenuhi syarat, namun muncul lagi Berita Acara Nomor 102/PL.02-2.BA/1901/2025 Pasangan Calon Rato Rusdianto Ramadian Tidak Memenuhi syarat.
Pada kesimpulannya KPU Kabupaten Bangka memutuskan dengan Keputusan KPU nomor 120 tahun 2025 tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Bangka menjadi empat pasang, yang sebelumnya keputusannya 5 pasang calon.
Tentu langkah yang diambil oleh KPU Kabupaten Bangka ini memancing reaksi dari sejumlah pihak, salah satunya dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Edi Nasapta.
Dalam keterangannya yang diterima media ini, Rabu (23/07/2025), Edi Nasapta mengatakan, bahwa pencalonan Rato Rusdiyanto sah secara Konstitusional dan Administratif, dan meminta KPU harus segera mengembalikan hak pencalonan sebagai peserta Pilkada.
"Sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya menyampaikan sikap tegas terkait status pencalonan Rato Rusdiyanto dalam Pilkada Kabupaten Bangka tahun 2025, yang saat ini menuai polemik akibat persoalan administratif terkait dokumen pendidikan," ungkap Edi.
Selain itu, Edi juga menegaskan sejumlah alasan hak pencalonan Rato Rusdiyanto harus dikembalikan, antara lain :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur telah mengeluarkan surat keterangan resmi yang menyatakan bahwa dokumen ijazah pendidikan kesetaraan milik Rato Rusdiyanto benar dikeluarkan dan tercatat secara administratif oleh lembaga pendidikan yang sah.
2.Proses yang ditempuh Rato Rusdiyanto telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tahapan verifikasi administratif oleh KPU.
3.Sampai hari ini, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut tidak sah atau palsu, sehingga hak konstitusional yang bersangkutan sebagai warga negara untuk dipilih masih utuh dan harus dihormati.
"Atas dasar itu, saya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Bangka wajib segera mengembalikan Rato Rusdiyanto ke dalam daftar peserta Pilkada 2025, karena tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk menunda atau mencoret pencalonannya," tegas Politisi Partai Nasdem ini.
"Keputusan administratif KPU tidak boleh melampaui kewenangan pengadilan, apalagi bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan hak konstitusional warga negara," sambungnya.
Menurut Edi, Jika terdapat keberatan atau keraguan terhadap dokumen seorang calon, maka mekanisme yang sah adalah melalui Bawaslu atau peradilan, bukan melalui keputusan sepihak tanpa putusan hukum.
"Proses demokrasi harus berjalan secara jujur, adil, terbuka, dan tidak boleh dikotori oleh manuver yang bertendensi politis atau diskriminatif," tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawal proses Pilkada ini, sehingga tidak keluar dari jalur konstitusi.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pilkada ini agar tetap dalam rel konstitusi. Mari kita serahkan keputusan akhir kepada rakyat, bukan pada prasangka," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
Edi Nasapta Geram! Pencoretan Pasangan Rato-Ramadian Dinilai Tanpa Alasan Hukum yang Sah