PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di awal tahun 2025 ini tak kunjung menunjukan tren pertumbuhan yang positif.
Memang tak bisa dipungkiri, pasca pengusutan kasus tipikor dalam komoditas pertimahan, benar-benar menjadi tamparan keras bagi perekonomian Babel.
Bagaimana tidak, angka pertumbuhan perekonomian Babel pada triwulan IV 2024 saja hanya mencapai 0,77 persen atau paling terendah se-Indonesia. Angka tersebut bak 'terjun bebas' bila dibandingkan pada tahun 2023 lalu yang tumbuh sebesar 4,38 persen.
Melihat kondisi perekonomian 'Negeri Serumpun Sebalai' saat ini, memang diperlukan langkah-langkah strategis untuk kembali menghidupkan gairah perekonomian di Bangka Belitung, salah satunya dengan mendorong peningkatan produktivitas di sektor-sektor andalan yang lain, seperti UMKM, Pertanian, hingga Perikanan.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Babel, Zainuddin ketika diwawancarai oleh laman media ini, Senin (24/02/2025).
"Kita harus mengakui bahwa komoditas timah hingga saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian Babel. Namun bukan berarti sektor-sektor lain harus stagnan, justru sektor-sektor seperti pertanian, UMKM, dan perikanan ini harus kita dorong peningkatan produktivitasnya sehingga perekonomian Babel ini dapat lebih bergairah," kata Politisi Partai PKS ini.
"Lalu bagaimana meningkatkan produktivitas tersebut? Disinilah pentingnya campur tangan pemerintah. Eksekutif harus lebih membuka mata terhadap kondisi di Babel saat ini sehingga dapat memberikan kebijakan yang lebih baik, contohnya dengan meningkatkan harga jual di sektor pertanian dan perkebunan komoditas sawit, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi daya beli dan perekonomian masyarakat," jelas Zainuddin.
Menurut dia, peningkatan daya beli masyarakat secara langsung nantinya juga akan mempengaruhi sektor-sektor lain seperti UMKM yang saat ini benar-benar merasakan dampak atas anjloknya perekonomian di Bangka Belitung.
"Kita harus menjaga agar UMKM dapat tetap tumbuh, karena sektor UMKM ini yang paling banyak diusahakan oleh masyarakat. Oleh karenanya perlu menjaga daya beli masyarakat dan menjaga keseimbangan harga," imbuh Anggota DPRD Babel daerah pilihan Kabupaten Bangka Tengah ini.
Disamping itu, lanjut Zainuddin, pemerintah tidak boleh tutup mata di sektor perikanan. Karna menurutnya, peningkatan produktivitas sektor perikanan perlu didukung dengan menyediakan bantuan berupa alat tangkap yang memadai, pemanfaatan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana lain seperti perahu dan tambat labuh.
"Dan memastikan ketersediaan BBM dan es bagi nelayan, serta memberikan asuransi jiwa untuk perlindungan bagi nelayan yang kurang mampu," tuturnya.
Ancaman Efesiensi Anggaran
Hadirnya Intruski Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efesiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, hingga saat ini memang masih menuai pro dan kontra.
Pemerintah Pusat dinilai terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan tersebut ditengah kondisi perekonomian saat ini, khususnya perekonomian Babel yang dirasa masih dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Maka dari itu, Zainuddin meminta pemerintah pusat dan daerah dapat lebih berhati-hati dalam 'merampingkan' postur anggaran yang ada khususnya di belanja pemerintah. Apalagi, belanja pemerintah memiliki peran sebesar kurang lebih 10 persen di dalam struktur perekonomian.
"Jadi dengan berkurangnya anggaran pemerintah dikuatirkan akan memberikan dampak yang lebih luas kepada sektor ekonomi lainnya. Misal, pengurangan rapat di hotel pasti akan berpengaruh pada pendapatan hotel. Maka dampaknya dikuatirkan akan terjadi pengurangan pegawai dan pajak hotel ke daerah akan berkurang," jelasnya.
"Selain itu, pengurangan belanja makan minum juga diperkirakan akan berdampak kepada UMKM yang selama ini bekerjasama dengan Pemda. Belum lagi berkurangnya alokasi untuk infrastruktur yang akan berdampak terhadap sektor kontruksi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor ini," tambah Zainuddin.
Atas pertimbangan itu pula, kata Zainuddin, efisiensi anggaran yang dilakukan perlu dicermati dengan lebih bijak.
"Hasil terhadap efisiensi sebaiknya dapat di realokasikan kembali ke sektor tersebut dan sektor yang paling banyak berdampak terhadap sektor lainnya atau memiliki multiplayer effect paling besar," harapnya.
(Jek)