PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Pemerintah Indonesia, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, telah mengambil langkah besar dalam menghemat anggaran negara.
Penghematan ini diatur melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dengan target pengurangan belanja sebesar Rp 306 triliun. Dalam hal ini, ada sebanyak 19 pos belanja kementerian/lembaga (K/L) dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Namun, ada pula beberapa instansi yang tidak terkena dampak efisiensi tersebut, misalnya Kejagung RI, Polri, Kementerian Pertahanan RI, hingga DPR RI. Kendati demikian, tetap saja sebagian besar lembaga harus menyesuaikan dengan pemangkasan anggaran tersebut.
Lalu, apakah efisiensi anggaran ini akan berdampak terhadap daerah?
Menyikapi hal ini, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya mengatakan, bahwa hal tersebut tentu akan berdampak terhadap daerah, bahkan juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Sebab, kegiatan-kegiatan yang semulanya telah direncanakan terancam batal lantaran adanya kebijakan tersebut.
"Dampaknya pasti adalah. Misalnya kita me-neken proyek ini satu miliar tiba-tiba tidak ada uang, ya kan itu proyek tidak mungkin proyek itu yang mengerjakan saya sama Gubernur, kan pastikan kontraktok, kontraktor kan juga punya pegawai," ungkapnya, Senin (10/02/2025).
Maka dari itu pula, kata Didit, pihaknya akan membahas lebih lanjut lagi persoalan ini ditingkat komisi agar ditemukan 'formula' tepat dalam menyikapi efisiensi anggaran tersebut.
"kita akan siapkan lagi pembahasan ditingkat komisi jadi kalo di Banggar saya rasa kurang nyaman, biar komisi yang membahas," pungkasnya.
(Jek)