Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Efisiensi Anggaran! Pemkot Pangkalpinang Lobi ke DPR RI Dorong Realisasi Proyek Strategis

JAKARTA,BERITACMM.COM ΓÇö Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mulai berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di berbagai wilayah, termasuk Kota Pangkalpinang. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk bergerak cepat mencari terobosan, terutama dalam menjaga laju pembangunan dan pelayanan publik.

Kebijakan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang turut mengubah skema Transfer ke Daerah (TKD) serta pengelolaan keuangan di sejumlah sektor pemerintahan.

Di tengah tekanan fiskal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang memilih memperkuat jalur komunikasi politik dan koordinasi lintas lembaga. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin bersama Wakil Wali Kota Dessy Ayutrisna, aktif membangun sinergi dengan legislatif, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.

"Langkah ini kami ambil sebagai upaya dalam pembangunan daerah. Ini adalah jembatan komunikasi antar lembaga yang memiliki visi dan misi yang seiring sejalan untuk menciptakan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat Pangkalpinang khususnya, masyarakat Babel umumnya," ujar Prof. Udin, Kamis (9/4/2026).

Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama sejumlah Komisi di DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Pertemuan ini turut dihadiri jajaran PDIP Bangka Belitung, Ketua DPRD Pangkalpinang Abang Hertza, serta Anggota DPRD Babel Imam Wahyudi.

Dalam forum itu, Pemkot Pangkalpinang membawa sejumlah agenda prioritas pembangunan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, hingga pengelolaan persampahan dan sektor pertanian-perikanan.

"Audiensi tersebut memang sudah direncanakan, dan diagendakan jauh hari sebelumnya. Dalam audiensi tersebut kami menyampaikan beberapa usulan, baik pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, infrastruktur, persampahan hingga pertanian-perikanan yang memang menjadi program utama," ungkap Prof. Udin.

Salah satu isu krusial yang turut didorong adalah rencana pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam. Proyek ini dinilai strategis karena tidak hanya berdampak bagi Pangkalpinang, tetapi juga kawasan Pulau Bangka secara keseluruhan.

Di hadapan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, Wali Kota menegaskan bahwa rencana tersebut telah masuk dalam dokumen RPJMN 20252029 dan telah lama menjadi pembahasan.

"Pembahasan terkait pelabuhan ini sudah mulai dibahas sejak sepuluh tahun lamanya. Terkait permasalahan pelabuhan ini adalah permasalahan yang sangat krusial, karena pelabuhan ini bermanfaat bukan hanya oleh Kota Pangkalpinang saja, melainkan untuk daerah lainnya di Pulau Bangka," ujarnya.

Pemkot juga telah lebih dulu mengajukan rencana ini ke Kementerian Perhubungan pada 31 Maret 2026, lengkap dengan dukungan data dan dokumen, serta mendorong agar proyek tersebut dapat ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Bappenas.

Sementara itu, Lasarus menyarankan agar Pemkot memperluas koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian ESDM. Ia menekankan pentingnya Penetapan Lokasi (Penlok) yang harus terintegrasi dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Selain itu, opsi kerja sama dengan investor juga dinilai sebagai solusi percepatan pembangunan, sebagaimana telah diterapkan di sejumlah proyek pelabuhan di daerah lain.

"Nanti seluruh administrasi perizinan yang disampaikan ke Kementerian terkait akan mendapat pengawalan oleh Komisi V DPR RI, dan akan memfasilitasi urusan untuk melakukan pengurusan perizinan ke Kementerian terkait," pungkasnya.

(Jk)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.