BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM — Ketidakpastian tata niaga timah dinilai dapat berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat Belitung Timur. Jika aktivitas penambangan tetap berjalan tetapi tidak diikuti kepastian pembelian melalui jalur legal, kondisi tersebut dikhawatirkan membuka celah munculnya pasar gelap hingga penyelundupan.
Karena itu, Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja mendorong pemerintah mempercepat penyusunan regulasi yang dapat menjadi payung hukum bagi mekanisme pembelian bijih timah masyarakat oleh PT TIMAH secara berkelanjutan.
Menurut Fezzi, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pertambangan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada komoditas timah.
"Timah merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Belitung Timur. Sementara pembeli timah yang ada saat ini u hanya PT TIMAH. Oleh karena itu, ketergantungan masyarakat dengan PT TIMAH cukup besar," ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi pembelian bijih timah sebelumnya sempat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika PT TIMAH mengalami kendala pembelian akibat persoalan RKAB, gejolak pun muncul di tengah masyarakat.
Fezzi berharap perkembangan pembahasan pemerintah terkait mekanisme pembelian bijih timah masyarakat dapat memberikan kepastian hukum sekaligus membuat kondisi ekonomi dan sosial di Belitung Timur kembali stabil.
"Setelah ada rapat di Menko Hukum dan HAM, Pak Yusril, itu bisa menjadi dasar untuk PT TIMAH membeli timah masyarakat. Mudah-mudahan ini mulai relatif stabil," ujarnya.
Menurutnya, kepastian pembelian melalui jalur legal menjadi penting agar hasil tambang masyarakat tidak justru berujung pada perdagangan ilegal.
Fezzi mengingatkan, ketika masyarakat terus menambang sementara pembeli legal tidak tersedia, ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan dapat memunculkan persoalan baru.
"Kalau masyarakat terus menambang, tetapi pembelinya tidak ada, ini bisa menjadi keributan karena ekonomi masyarakat tidak berputar. Kedua, ini bisa berbahaya. Supply-nya banyak, demand-nya nol, akhirnya bisa muncul pasar gelap. Kalau ini terjadi, bisa muncul penyelundupan-penyelundupan. Ini yang harus kita jaga," jelasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah bersama PT TIMAH dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan tata niaga timah berjalan melalui jalur yang legal dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
"Seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun PT TIMAH, sama-sama menjaga kondisi ekonomi masyarakat. Kalau kondisi ekonomi masyarakat lancar, kejadian-kejadian seperti itu mungkin tidak akan terulang lagi," ujarnya.
Di sisi lain, Fezzi mengingatkan masyarakat penambang agar tetap mematuhi aturan dan tidak melakukan aktivitas pertambangan di kawasan yang dilarang.
Ia menyebut kawasan hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai dan wilayah lain yang tidak diperbolehkan harus dijaga bersama.
"Harus ada kesadaran dari masyarakat. Kalau untuk hutan lindung, hutan produktif, aliran sungai jangan ditambang. Mari kita sama-sama jaga," tegasnya.
Masyarakat, kata dia, tetap dapat melakukan aktivitas pertambangan selama berada di wilayah yang memang diperbolehkan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau mau menambang, silakan menambang di tempat yang sudah ditentukan. PT TIMAH juga membeli timah tidak was-was kalau memang kita sama-sama saling menjaga," katanya.
Menurut Fezzi, kepatuhan masyarakat terhadap aturan sekaligus kepastian pembelian oleh perusahaan dapat menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih tertib. Di satu sisi, masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara di sisi lain hasil tambang dapat masuk ke jalur perdagangan yang legal.
"Mari kita sama-sama jaga kondusivitas. Kita jaga kepribadian orang Belitung yang terkenal santun dan ramah. Mari kita tonjolkan dan kembali kepada kepribadian serta budaya kita," katanya.
Regulasi Jadi Kunci
Fezzi menegaskan, persoalan tata niaga timah tidak cukup hanya diselesaikan melalui kebijakan sementara. Menurutnya, diperlukan regulasi yang jelas agar PT TIMAH memiliki dasar hukum untuk melakukan pembelian bijih timah masyarakat secara berkelanjutan.
"Regulasi ke depan harus cepat dibuat sehingga bisa menjadi dasar PT TIMAH untuk membeli timah masyarakat secara kontinu," ujarnya.
Selain regulasi pembelian, ia juga mendorong agar penyusunan RKAB ke depan menggunakan data yang lebih akurat. Data eksplorasi dan pengeboran dinilai penting untuk memastikan alokasi RKAB lebih sesuai dengan kondisi sumber daya di lapangan.
"Data bor dan lainnya juga harus optimal. Jangan sampai karena data kurang, kemudian kuota RKAB yang diberikan juga tidak banyak," katanya.
Dengan kepastian regulasi, pembelian melalui jalur legal, serta kepatuhan terhadap wilayah pertambangan, Fezzi berharap aktivitas pertambangan timah dapat tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengorbankan kondusivitas dan kelestarian lingkungan di Belitung Timur.