PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Polemik antara pengusaha sekaligus pengacara asal Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Herman Susanto atau sering dipanggil Aming dengan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Ferry, kian memanas.
Hal tersebut setelah Aming melaporkan Ferry ke Polres Bangka Selatan, Sabtu (10/05), atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam aktivitas tambang timah di Laut Suka Damai, Kabupaten Bangka Selatan.
Adanya laporan yang dilayangkan itu tentu memancing respon Ferry. Menurut dia, tidak ada berita bohong yang disebarkan. Apalagi, Aming sudah mengakui adanya iuran Rp 6000,- per kilogram yang diambil dari sejumlah mitra dalam aktivitas tambang di Laut Suka Damai.
"Ku sebagai anggota dewan tidak memfitnah dan tidak berita bohong, Aming sendiri sudah mengakui bahwa Rp 6 Ribu itu ada kan, jadi kalo dengan adanya berita seperti melaporkan ke APH, ke Polres Bangka Selatan, abang tetap akan menuntut balik, karna betul bahwa dia sudah melakukan pungli, pungli itu ada unsur pidananya loh," ungkap Ferry, ketika dikonfirmasi media Berita CMM melalui telepon seluler, Sabtu (10/05/2025) malam. 
Bahkan, Ferry mengancam akan membongkar adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Aming kepada para penambang yang saat itu berkerja di Laut Bahar, Kabupaten Bangka Selatan.
"Abang akan bongkar semuanya yang ada di Bahar, yang dia mungut biaya Rp 5 juta satu PIP (Ponton Isap Produksi)," tegas Politisi asal Bangka Selatan ini.
Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa pungutan Rp 5 juta per PIP tersebut diperuntukkan bagi nelayan. Namun terlepas dari itu, Ferry menegaskan, segala bentuk pungutan yang diambil dari para penambang tidaklah dibenarkan. Dirinya juga meminta awak media mengkonfirmasi kebenaran informasi ini kepada Wastam Alluvial IV PT Timah Tbk Toboali.
"Katanya untuk nelayan tapi kan itu tidak dibenarkan, kalo duit itu sudah pungli, tidak dibenarkan memungut biaya itu Rp 5 juta. Jangankan Rp 5 juta, Rp 500 ribu aja sudah pungli, ada unsur pidananya. Beda perihalnya perusahaan itu memberi nelayan tapi tidak boleh memungut biaya pada penambang itu tidak dibenarkan," bebernya.
"Kalo (omongan-red) itu abang salah, nanti konfirmasi dengan pihak PT Timah Pak Sigit, apa omongan Abang itu salah," tambahnya.
Sementara terkait dugaan pungli di Laut Bahar tersebut, Media Berita CMM masih berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Wastam Alluvial IV PT Timah Tbk Toboali, guna memastikan kebenaran informasi yang diterima ini.
Sementara menyikapi rencana pelaporan balik yang akan dilakukan oleh Ferry, Herman Susanto alias Aming menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Aming justru menyinggung soal tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Ferry sebagai anggota legislatif, yang dinilai telah 'out the track'.
"Oh itu, gak apa-apa itu Pak, itu kan barangnya sudah basik. Yang lucukan begini Pak sebenarnya ranah dewan kan legislasi, controling dan budgeting. Inikan sudah out the track lah, jadi ranahnya bukan lagi cerita controling ya Pak, CV sudah setuju, dia ngamuk-ngamuk, kan lucu pak," tutur Aming.
Pada kesempatan ini, Aming juga menyinggung soal dugaan keterlibatan Ferry sebagai salah satu 'pendana' perusahaan tambang yang beroperasi di Laut Suka Damai.
Bahkan, Aming menyebutkan bahwa dirinya memiliki bukti atas keterlibatan Ferry dalam usaha pertambangan timah.
"Gak masalah sih Pak (soal pelaporan-red), saya sangat paham sekali, artinya orang yang tidak punya kompeten sekarang jadi seorang dewan, seolah-olah merumuskan hak controling itu sebagai cara-cara dia abuse of power, ngamuk sana ngamuk sini, marah sana marah sini," ungkapnya lagi.
"Pertanyaan sederhana, dia (Ferry-red) main tambang gak sih? Dia Ternyata main tambang Pak, saya punya buktinya. Kalo dia (Ferry-red) bilang begini oh tambangnya legal, secara etika dewan itu tidak boleh main tambang Pak, karna ad konfilik horizontal, konflik vertikal, interest contactnya gitu. Iya cuma gak apa-apa sih kalo dia mau laporkan silahkan," beber Aming.
(JK)