Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Fery Pastikan Gaji PPPK Babel Tetap Dianggarkan: Selama Belum Jelas, Kita Siapkan di APBD

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap dialokasikan dalam rancangan APBD 2027.

‎Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Babel Fery Afriyanto di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Pemprov Babel berharap pemerintah pusat dapat membantu pembiayaan gaji PPPK melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

‎Fery mengatakan, anggaran gaji PPPK masih tercantum dalam rancangan APBD 2027 dan selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel.

‎“Masih tetap teranggarkan di rancangan APBD untuk tahun 2027. Jadi kita akan selesaikan pembahasan dengan Banggar DPRD untuk pelaksanaan proses APBD 2027,” ujar Fery kepada wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (6/10).

‎Menurut Fery, tambahan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dibutuhkan agar ruang fiskal Pemprov Babel tidak terlalu banyak terserap untuk membiayai gaji PPPK.

‎Jika gaji PPPK dapat ditopang melalui APBN, khususnya lewat tambahan DAU, anggaran daerah dapat lebih leluasa diarahkan untuk membiayai program pembangunan lainnya, termasuk sektor kesehatan, perhubungan dan pendidikan.

‎“Kalau ada skema bahwa seluruh gaji PPPK, baik full time maupun paruh waktu, dialokasikan melalui APBN dan melalui tambahan DAU, itu yang kita harapkan. Dengan kondisi fiskal kita yang terbatas, ini bisa membantu program pembangunan lain,” jelasnya.

‎Meski berharap ada dukungan pemerintah pusat, Pemprov Babel tidak menunggu kepastian tersebut untuk menyiapkan anggaran. Selama belum ada kejelasan skema pembiayaan dari pusat, kebutuhan gaji PPPK tetap dimasukkan dalam APBD.

‎“Selama belum ada kejelasan, tetap kita siapkan dalam APBD,” tegas Fery.

‎Jumlah PPPK Tak Bertambah

‎Fery menambahkan, alokasi anggaran tersebut telah disesuaikan dengan rencana APBD. Jumlah PPPK yang masuk dalam perencanaan juga tidak mengalami penambahan.

‎“Jumlahnya tetap, tidak bertambah, sesuai dengan yang terdaftar dalam APBD, baik full time maupun paruh waktu yang sudah melalui proses,” katanya.

‎Di sisi lain, Fery mengingatkan seluruh PPPK agar tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai posisi serta fungsi masing-masing.

‎“Harus tetap bekerja dengan baik sesuai dengan tugas masing-masing. Seluruh ASN memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan penempatan masing-masing,” ujarnya.

‎Selain memastikan anggaran PPPK, Pemprov Babel juga akan terus melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK.

‎Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawab dan fungsi yang telah diberikan.

‎‎“Pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh ASN tetap dilaksanakan sesuai tugas kerja masing-masing,” katanya.

‎Fery juga menegaskan kembali kewajiban ASN untuk menjaga netralitas. Ia menyebut ASN tidak diperbolehkan berafiliasi dengan partai politik.

‎“Itu merupakan sesuatu yang bertentangan. ASN tidak boleh berafiliasi dengan partai politik,” tegasnya.

‎Menurut Fery, pengawasan terhadap netralitas ASN harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

‎“Harus dimonitor, diperiksa secara berlanjut dan terus-menerus, sehingga apa yang menjadi larangan bagi seluruh ASN bisa dihindari,” pungkas Fery.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.