Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Fraksi Gerindra Buka Suara Usai Usulan Pembentukan Pansus Tata Niaga Pertimahan Tak Masuk Agenda Paripurna!

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengaku prihatin usai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola dan Tata Niaga Pertimahan tak masuk dalam agenda paripurna dalam waktu dekat ini.

Padahal, wacana pembentukan Pansus tersebut merupakan usulan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan tata kelola pertimahan di Babel, apalagi usai diterpa kasus Tipikor Timah 271 Triliun yang saat ini prosesnya masih bergulir.

"Kita prihatin dengan apa yang kita usulkan melalui Banmus (Badan Musyawarah) atas nama Fraksi Gerindra ternyata secara langsung apa yang kita inginkan atas terbentuknya pansus tata kelola dan tata niaga pertimahan di Bangka Belitung malah dialihkan ke Bapemperda, kita prihatin karena roh terbentuknya pansus itu bukan kita mau merevisi perda atau kita ingin membuat perda baru loh," kata Ketua Fraksi Gerindra, Pahlivi Syahrun, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Jumat (31/01/2025).

"Tapi ada sebuah momentum kondisi daerah Bangka Belitung secara umum, dengan kondisi pertimahan yang ada di Bangka Belitung ini juga yang mendorong saya melihat tata kelola pertimahan kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya terutama dampak ekonominya kepada masyarakat Bangka Belitung, sementara sumber daya alam kita itu tetap terkuras terambil, lingkungannya rusak, kontribusi kepada daerah minim," sambung Pahlivi.

Sebagaimana diketahui, dalam rapat Banmus yang dipimpin oleh Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, pada hari ini (31/01), pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan tak masuk dalam agenda paripurna dan mengundang kekecawaan dari sejumlah fraksi yang sudah mengusulkan wacana pembentukan pansus tersebut, diantaranya Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem.

Disamping itu, kata Pahlivi, berbagai upaya penyelundupan timah yang akhir-akhir ini banyak terkuak ke publik juga menjadi salah satu alasan Pansus dimaksud harus segera dibentuk.

Begitupun dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat pertambangan yang tak mematuhi aturan dan kondisi ekonomi Babel yang mestinya ditopang sektor pertimahan namun kenyataannya yang tak sesuai harapan juga menjadi salah satu indikator kenapa Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan harus dibentuk.

"Karena produksi yang di ekspor dari Bangka Belitung sama loh, harganya nggak jauh berbeda, cuman pertanyaannya kok income buat daerahnya kok sebegitu aja. Berarti kan ini ada tata kelola yang salah," tegas Pahlivi.

Pahlivi juga mengajak seluruh stakeholder bersatu untuk mencari solusi dalam perbaikan tata kelola pertimahan di Babel. Sehingga, ekonomi Babel benar-benar dapat tumbuh melalui sektor pertimahan ini.

"Kita diskusi, kita cari jalan keluar dan solusinya kenapa Bangka Belitung secara ekonomi kok tetap terpuruk padahal timahnya diambil dan dibawa. Dampaknya nggak ada untuk daerah, ada apa itu? nah disini kita melihat ada momentum yang harus kita benahi, membenahi ini bukan dengan menerbitkan perda karena kewenangan pertambangan itu ada di pusat, tapi kita mendorong dengan kekuatan politik daerah melalui apa? lembaga resmi DPRD. tidak ada jalan lain, karna DPRD itu adalah representasi masyarakat Bangka Belitung yang terwakilkan dari partai politik dan mereka sudah mengamanahkan kepada para wakil rakyat untuk memperjuangkan sesuatu yang mereka harapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi mereka," jelas Politisi Partai Gerindra ini.

Maka dari itu pula, lanjut dia, usulan pembentukan Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan ini seharusnya tidaklah diabaikan.

"Mudah-mudahan kita berharap aspirasi fraksi jangan diabaikan sebenarnya dan seharusnya Banmus meng-agendakan paripurna. Nah di paripurna kemudian tidak didukung oleh seluruh anggota DPRD atau fraksi lain dan jumlahnya tidak sampai 50 + 1 itu beda cerita. kan ini udah diusulkan 3 fraksi mengusulkan, dia suka atau tidak suka itu harusnya di agendakan di dalam Banmus," pungkas Pahlivi.

Sebelumnya diketahui pula, Forum Bangka Belitung Menggugat (BBM) kembali mendorong pihak DPRD Babel untuk segera membentuk Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan di Babel.

Hal ini disampaikan oleh perwakilan BBM, Edy kepada awak media, usai menggelar audiensi dengan anggota DPRD Babel, berlangsung di ruang Banggar DPRD Babel, Jumat (31/01/2025).

"Kami kembali mendorong untuk membentuk pansus, pansus lebih luas untuk akses dorongan yang berkaitan tata niaga dan tata kelola niaga pertimahan," kata Edy.

Dengan hadirnya Pansus Tata Niaga dan Tata Kelola Pertimahan nanti, pihaknya juga berharap akan betul-betul dapat memperbaiki carut marut kondisi tata kelola pertimahan di Babel dan memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

"Makanya inisiatif pansus ini akan luas spectrumnya akan membantu, dan tidak ada lagi kita melihat mafia-mafia timah. Jadi semuanya untuk kepentingan masyarakat Babel," tukasnya.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.