PANGKALPINANG,BERITACMM.COM — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang berlarut-larut di Pangkalpinang dan sejumlah kabupaten/kota di Bangka Belitung (Babel) menuai sorotan tajam anggota Fraksi Gerindra DPRD Babel, Yogi Maulana.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina, Polda Babel, dan pemilik SPBU se-Babel di ruang Banmus, Kamis (29/10/2026), ia mendesak keterbukaan mengenai persoalan pasokan, distribusi, hingga dugaan penyimpangan yang berpotensi memperparah antrean.
Yogi mempertanyakan apakah pasokan BBM yang disalurkan ke setiap kabupaten/kota, termasuk Pangkalpinang, benar-benar telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, penyebab antrean panjang harus diungkap secara jelas agar penanganannya tidak berhenti pada penjelasan semata.
"Yang pertama, kami mempertanyakan apakah pasokan BBM di setiap kabupaten/kota termasuk Pangkalpinang ini sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat?" ujarnya.
Ia kemudian meminta penjelasan mengenai faktor utama yang menyebabkan antrean terus terjadi, mulai dari persoalan pasokan dan jadwal distribusi hingga kapasitas pelayanan SPBU. Yogi juga menekankan pentingnya menelusuri kemungkinan penyimpangan dengan melibatkan aparat penegak hukum.
"Kedua, apa penyebab utama antrian ini? Apakah masalah pasokan, jadwal distribusi, kapasitas pelayanan SPBU, atau ada dugaan penyimpangan yang harus ditelusuri? Kalaupun ada penyimpangan, harus ditelusuri. Sampaikan kepada kita, kebetulan di sini ada Pak Dirkrimsus Polda Babel," tegasnya.
Menurut Yogi, persoalan antrean bukan sekadar keluhan yang disampaikan masyarakat. Ia mengaku masih mendapati antrean panjang di SPBU yang berada dekat rumahnya, sehingga persoalan tersebut dinilainya membutuhkan penanganan serius.
"SPBU yang dekat rumah saya pun masih banyak antriannya, kebetulan di depan rumah," katanya.
Yogi menegaskan, RDP yang menggunakan anggaran rakyat harus menghasilkan keputusan dan langkah penyelesaian yang jelas. Ia tidak ingin forum tersebut hanya menjadi agenda pertemuan tanpa memberikan kepastian kepada masyarakat yang setiap hari menghadapi antrean BBM.
"Kita di sini menggunakan uang rakyat, jadi harus ada langkah konkret dan jawaban yang kuat bagi masyarakat. Jangan hanya rapat tapi tidak ada jalan keluar," ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada janji penyelesaian antrean yang sebelumnya disampaikan Pertamina. Yogi meminta Polda Babel memperkuat pengawasan, meskipun sebelumnya telah ada penindakan terhadap sejumlah pihak terkait persoalan BBM.
"Kami berharap walaupun sudah ada tiga atau empat tangkapan oleh Polda Babel kemarin, pengawasan harus betul-betul dilakukan. Karena di seluruh wilayah Pangkalpinang, rata-rata antrian bisa berhari-hari. Apalagi yang di Ketapang, kemarin ada telepon, Pertamina berjanji katanya sampai 21 Oktober selesai, tapi sampai detik ini tidak ada penyelesaian," ungkapnya.
Selain meminta pengawasan aparat, Yogi mendesak pemilik SPBU bersikap terbuka mengenai kondisi stok, kendala operasional, pola pelayanan, dan pengaturan antrean. Keterbukaan tersebut dinilai penting agar persoalan yang dihadapi masing-masing SPBU dapat diketahui dan dicarikan jalan keluar bersama.
"Kami minta pemilik SPBU terbuka mengenai kondisi stok, kendala operasional, pola pelayanan dan pengaturan antrean. Jika ada kendala distribusi sampaikan secara terbuka di forum ini agar bisa dicarikan jalan keluar bersama," ujar Politisi Partai Gerindra ini.
Sebagai anggota DPRD, Yogi menegaskan bahwa pengawasan terhadap persoalan publik harus diikuti dengan upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia berharap RDP yang dipimpin Ketua DPRD Babel tersebut mampu menghasilkan penyelesaian atas persoalan antrean BBM yang menurutnya telah berlangsung bertahun-tahun.
"Kami tidak ingin masyarakat terus-menerus menjadi korban dari persoalan yang tidak kunjung selesai. Kami berharap rapat yang dipimpin Pak Ketua DPRD ini bisa menyelesaikan masalah yang berlarut-larut bertahun-tahun ini hari ini juga. Jangan sampai ada lagi antrian berhari-hari ke depan," tegasnya.
Yogi pun meminta pihak terkait mengidentifikasi akar persoalan secara terbuka dan mengambil tindakan sesuai dengan masalah yang ditemukan, baik menyangkut pasokan, distribusi, maupun dugaan pelanggaran hukum.
"Jangan sampai masyarakat diminta bersabar terus, sementara kita belum bisa menjelaskan secara pasti di mana letak persoalannya. Kalau masalahnya pasokan, benahi pasokannya. Kalau masalahnya distribusi, benahi distribusinya. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku. Yang paling penting, jangan biarkan masyarakat kita terus menanggung akibatnya. Kami minta solusi nyata, bukan sekadar penjelasan," tutupnya.
(*)
Ekonomi Bisnis
Post
Fraksi Gerindra Desak Pertamina-Pemilik SPBU Benahi Distribusi BBM Bersubsidi agar Tepat Sasaran