Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Fraksi Gerindra Semprot BPS soal Desil : Niat Presiden Baik, Bawahannya 'Balelo'

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Fraksi Gerindra DPRD Bangka Belitung (Babel) menyoroti persoalan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial itu dinilai masih menimbulkan persoalan di lapangan.

‎Sorotan tersebut disampaikan anggota Fraksi Gerindra Babel, Himmah Olivia. Ia menilai DTSEN merupakan niat mulia Presiden RI untuk memastikan program perlindungan dan bantuan sosial pemerintah disalurkan secara lebih tepat sasaran.

‎Namun, menurutnya, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan.

‎"Hari ini para pembantu-pembantu nya ini Balelo, mau terima honor tok, korbannya siapa kami, apalagi saya dari Fraksi Gerindra, merah muka kami malu muka kami Pak," tegas Himmah, dalam rapat audiensi terkait Dinamika Pendataan Desil sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, bertempat di Ruang Banmus DPRD, Kamis (17/09/2026).

‎Himmah pun mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan pengelompokan desil yang dikeluhkan masyarakat.

‎Diketahui, pemerintah pusat mendorong BPS menyusun DTSEN melalui integrasi berbagai sumber data utama. Data tersebut diharapkan menjadi basis data kesejahteraan yang akurat sehingga penyaluran program perlindungan dan bantuan sosial lebih tepat sasaran.

‎Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan desil. Desil 1 merupakan kelompok sangat miskin, desil 2 kelompok miskin atau rentan, desil 3–4 kelompok hampir atau rentan miskin, desil 5 kelompok pas-pasan atau menengah bawah, sedangkan desil 6–10 mencakup kelompok menengah hingga penduduk paling sejahtera.

‎Namun, pengelompokan tersebut menuai sorotan karena sejumlah masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan justru masuk ke dalam desil yang tidak berhak menerima manfaat.

‎Senada dengan Himmah, Anggota Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Komisi IV DPRD Babel, Narulita Saru, turut menyampaikan niat mulai Presiden RI dalam penerapan DTSEN.

‎‎"Niatnya Pak Prabowo baik jadi mau menyatukan data yang saat ini sehingga (bantuan-red) tepat sasaran, tapi teknis dilapangan kan baru, tadi banyak eror disampaikan," ujarnya.

‎Meski pengelompokan desil merupakan kewenangan BPS Pusat, Narulita memastikan aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait.

‎‎"Kami siap untuk menyampaikan aspirasi teman-teman APDESI ini ke pusat," tegasnya.

‎‎Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan masa sanggah yang disiapkan dalam proses perbaikan DTSEN.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.