PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai belum berbanding lurus dengan kemampuan fiskal daerah. Di tengah potensi sawit dan sumber daya alam lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Babel justru masih berkisar Rp800 miliar.
Kondisi tersebut menjadi sorotan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Selain kecilnya kontribusi PAD, Fraksi Gerindra juga menyoroti belanja pegawai yang telah membengkak hingga 40-an persen, jauh di atas batas 30 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Ketua Fraksi Gerindra, Pahlivi Syahrun, menyampaikan sejumlah catatan tersebut dalam pandangan fraksi pada Rapat Paripurna pengambilan keputusan DPRD Babel terhadap Ranperda RAPBD TA 2027 dan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Senin (9/11/2026).
"Satu, bahwa yang ingin kita fokuskan itu dari sisi pendapatan. Pendapatan kita itu kurang lebih tadi kan direncanakan Rp2,111 triliun," ujarnya.
Dari total pendapatan daerah sebesar Rp2,111 triliun tersebut, PAD hanya bersumber sekitar Rp700 miliar dari pajak daerah dan ditambah sekitar Rp100 miliar dari pos pendapatan lainnya.
"Nah, ruang fiskal kita, artinya anggaran biaya kita untuk membangun Bangka Belitung itu masih sangat kecil. Kalau kita melihat kekayaan sumber daya alam kita, sawit yang sedang berkembang saat ini, seharusnya lebih dari itu," tegasnya.
Menurut Pahlivi, pemerintah daerah perlu lebih serius mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal. Di antaranya pajak air permukaan, penggunaan alat berat oleh perusahaan yang belum terdata dengan baik, serta sejumlah objek pajak lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
"Jadi banyak hal yang harus kita tata kembali. Kita menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang lain," jelas Pahlivi.
Tidak hanya persoalan pendapatan, Fraksi Gerindra juga menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan pembangunan dan penggerak ekonomi masyarakat.
Pahlivi menyebut terdapat tiga sektor belanja mandatori yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, alokasi belanja infrastruktur dinilai masih jauh dari harapan.
"Terutama infrastruktur. Infrastruktur kita tadi kan hanya 6 persen, sementara amanahnya lebih dari itu. Belanja modal kita jauh dari apa yang seharusnya kita harapkan, karena belanja modal ini kan yang menggerakkan ekonomi di daerah, tapi masih sangat kurang," jelas Pahlivi.
Ia berharap pemerintah daerah dapat melakukan penataan pendapatan dan belanja secara lebih efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
"Artinya ketika kita belanja modal, belanja daerah yang kita lakukan, itu seharusnya memberi dampak kepada masyarakat. Belanja modal yang kita rancang, tadi kita sudah mengingatkan, agar betul-betul menyentuh kepada masyarakat bawah," terangnya.
Menurutnya, belanja modal seharusnya diarahkan pada program-program produktif yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan. Pembangunan pasar dan infrastruktur penunjang UMKM menjadi salah satu contoh belanja yang dinilai dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Contohnya, belanja modal untuk membangun pasar dan infrastruktur yang mendukung UMKM, sehingga ruang masyarakat untuk menerima manfaat dari belanja tersebut semakin besar," tambah Pahlivi.
Belanja Pegawai Bengkak, Gerindra Dorong Perampingan Birokrasi
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi Gerindra adalah tingginya belanja pegawai Pemprov Babel yang mencapai 40-an persen. Angka tersebut dinilai perlu ditekan agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan.
"Di sisi belanja pegawai kita berharap ada belanja pegawai ini semakin membengkak, struktur organisasinya makin berat karena ada kendaraan, pemeliharaan gedung dan sebagainya, ada tunjangan jabatan," sebutnya.
Dengan jumlah penduduk Babel yang hanya sekitar 1,7 juta jiwa dan kemampuan pendapatan daerah sebesar Rp2,111 triliun, Pahlivi menilai perlu ada evaluasi terhadap struktur organisasi di lingkungan Pemprov Babel.
Salah satu langkah yang didorong adalah perampingan organisasi perangkat daerah, termasuk mengurangi jumlah jabatan eselon II agar beban tunjangan jabatan dan biaya operasional pemerintahan dapat ditekan.
"Dengan rampingnya, maka eselon 2 yang ada berkurang, sehingga tunjangan jabatan untuk eselon 2 berkurang, kemudian belanja operasional untuk eselon 2 karena perangkat daerahnya juga hilang, berarti berkurang juga," jelasnya.
Pahlivi juga menyinggung kebijakan PPPK paruh waktu dan pengalihan sebagian tanggung jawab PPPK ke pemerintah pusat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan, yang dinilai dapat mengurangi beban belanja pegawai daerah.
Menurutnya, pengurangan beban belanja pegawai sekitar Rp200 miliar seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
"Maksud kita, ketika ada pengurangan belanja pegawai ini maka harusnya belanja modal meningkat, jangan dikembalikan kepada kegiatan yang tidak produktif. Harusnya itu menstimulasi ekonomi kemasyarakatan, ekonomi kerakyatan," tutupnya.
(JK)