BANGKABARAT,BERITACMM.COM
Kondisi keuangan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.
Bagaimana tidak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat diketahui mewarisi utang sebesar Rp48,5 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 serta utang ke BPJS sebesar Rp12 miliar di tahun berjalan 2025.
Demikian hal ini diutarakan Bupati Kabupaten Bangka Barat (Babar), Markus kepada awak media, Senin (07/07/2025).
Ia mengklaim, terjadinya defisit hingga mencapai Rp52 miliar tak terlepas dari janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, Sukirman-Bong Ming Ming.
"Mau tidak mau setelah saya pikir satu bulan ini, terpaksa kami harus mengusulkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tapi hanya untuk PNS, tidak berlaku untuk PPPK," ujar Markus, Senin (07/07/2025).
Menurutnya, langkah ini terpaksa diambil karena kondisi daerah sedang tidak baik-baik saja.
Selain itu, kata dia Pemkab Bangka Barat juga sudah mendapatkan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pangkalpinang akibat kondisi keuangan yang memburuk.
"Kondisi ini mau tidak mau, sebenarnya ini berat, tapi kita memiliki hutang yang besar, ini pun masih defisit 52 Miliar di tahun berjalan 2025," jelasnya.
Lebih lanjut, Markus juga menyoroti kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilainya kurang cermat dalam menyusun APBD 2024, sehingga menyebabkan utang besar terutama kepada pihak ketiga.
"Saya juga sudah menegur TAPD, karena TAPD tidak cermat menyusun anggaran di 2024. Sehingga menimbulkan utang sebesar, utang ini kebanyakan ke pihak ketiga. ini tidak boleh terjadi, tapi tidak tahu lah mereka (menyusunnya) seperti apa," tukasnya.
(AGS)
Berita
Post