Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Gerindra Apresiasi Kejati Babel, Pelaku Dugaan Korupsi Dana Pascatambang Koba Tin Dinilai Merusak Ekonomi Warga ‎

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Langkah tegas Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel) dalam membongkar kasus dugaan korupsi dana pascatambang PT Koba Tin periode 2014-2025 mendapatkan apresiasi dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Babel, Pahlivi Syahrun.

‎Sebagai legislator daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bangka Tengah, Pahlivi menilai bahwa Kejati Babel telah begitu gigih dan cermat hingga berhasil menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pascatambang tersebut.

‎‎"Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kejati Babel yang begitu gigih, begitu teliti dan sampai kepada putusan bahwa ada para tersangka di dalam penggunaan dana pascatambang PT Koba Tin. Ketelitian, kecermatan Kejati Babel ini menurut kami sebuah hal yang sangat positif apalagi dana pascatambang itu adalah belanja yg harus dilaksanakan PT Koba Tin untuk reklamasi penataan kawasan Eks tambang, ada juga dana CSR yang harus dprogramkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat lingkar tambang. Apalagi disini kita melihat ada upaya menyelamatkan keuangan negara maupun daerah yang seharusnya digunakan untuk peruntukkannya sudah sangat jelas sesuai yang ditetapkan di Dokumen Pascatambang PT Koba Tin," kata Pahlivi saat diwawancarai pada Jumat (16/10/2026).

‎Dana tersebut, kata dia, dapat menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, maupun dari kegiatan reklamasi lahan bekas tambang, yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

‎Namun, dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan justru dinilai menghambat program tersebut. Pahlivi menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan penyimpangan penggunaan dana paska tambang, melainkan juga hilangnya kesempatan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pasca tambang.

‎"Dengan adanya penggunaan tidak sesuai ketentuan ini maka menghambat program itu. Jadi ada dua hal kerugian yang dirasakan masyarakat, bahwa selain mereka mengkorupsi duit itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga programnya terhambat, dan mereka juga merusak tatanan ekonomi masyarakat lingkar tambang, yang harusnya bisa dibangun dengan dana ini seperti reklamasi dengan berbagai tanaman produktif, serta  tanah-tanah yang kosong sekitar kolong air di lokasi eks tambang yang harusnya direklamasi oleh mereka menjadi tidak bisa dilaksanakan, dengan alasan bahwa dana itu bisa digunakan untuk membayar hutang Kobatin," ungkapnya.

‎Pahlivi juga menegaskan dana jaminan pascatambang memiliki peruntukan khusus sehingga tidak semestinya digunakan untuk kepentingan lain, termasuk membayar hutang perusahaan, apalagi inventarisasi hutang yang dilakukan dan beredar di publik diduga sangat meragukan dan perlu untuk diteliti kembali secara khusus.

‎"Dana pascatambang itu adalah dana jaminan untuk melaksanakan kegiatan paska tambang, tidak ada kegiatan lain, membayar hutang itu bukan tanggung jawab dari dana pasca tambang, apalagi hutang itu hutang perusahaan, perusahaan kan masih punya aset lain yang seharusnya menjadi jaminan untuk membayar hutang," sentilnya.

‎Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) telah menahan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Koba Tin periode 2014-2025.

‎Akibat pencairan dana yang diduga melawan hukum tersebut, penyelesaian kegiatan paska tambang PT Koba Tin pun disebut baru mencapai 52,12 persen.

‎Empat tersangka yang telah ditahan yakni Eva Dwi Yuliani, selaku Wakil Kepala Cabang Bidang Pelayanan tahun 2023, Marina, selaku Penyelia Customer Service, serta DTM dan RP yang merupakan kurator.

‎Para tersangka diduga secara melawan hukum melakukan pencairan dana jaminan pascatambang PT Koba Tin yang saat itu dikuasai Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba).

‎Aspidsus Kejati Babel Corneles Geeb Paulus Heydemas mengatakan, dana tersebut seharusnya digunakan Ditjen Minerba untuk melaksanakan kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

‎"Akibat hilangnya dana pascatambang tersebut, kegiatan pascatambang PT Koba Tin tidak dapat diselesaikan hingga tingkat keberhasilan 100% dan saat ini baru mencapai 52,12%," ujarnya, dalam presscon yang digelar di Kejati Babel, Kamis (08/10/2026).

‎Dalam perkara ini, indikasi kerugian keuangan negara mencapai USD 6.262.719,71 atau sekitar Rp112,54 miliar berdasarkan kurs saat ini.

‎‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.