PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Bekerja di laut bukan tanpa risiko. Untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari hasil laut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyiapkan perlindungan jaminan sosial bagi 10.000 nelayan.
Program tersebut merupakan bagian dari program Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani untuk memberikan perlindungan kepada nelayan dan pekerja rentan di sektor kelautan.
Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Babel dengan BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (28/9/2026).
Kepala DKP Babel Yopi Wijaya mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi nelayan menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat pekerjaan di sektor kelautan memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi.
Menurut Yopi, melalui program tersebut para nelayan tidak hanya mendapatkan perlindungan ketika mengalami kecelakaan saat bekerja, tetapi juga jaminan bagi keluarga apabila terjadi risiko kematian.
"Program ini merupakan bentuk perhatian Gubernur Hidayat Arsani kepada nelayan. Kita ingin nelayan bisa bekerja dengan lebih tenang karena ada perlindungan jaminan sosial yang diberikan pemerintah," ujar Yopi.
Ia menjelaskan, kerja sama Pemprov Babel dengan BPJS Ketenagakerjaan mencakup dua perlindungan utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Sebanyak 10.000 nelayan yang menerima jaminan sosial tersebut merupakan hasil verifikasi berdasarkan data yang telah diusulkan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Babel.
Yopi mengatakan, jaminan sosial tersebut akan berlaku selama empat bulan, dimulai pada Oktober 2026.
Adapun syarat bagi nelayan untuk mendapatkan jaminan sosial ini di antaranya merupakan warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih aktif bekerja sebagai nelayan, memiliki Kartu KUSUKA, serta berusia 17 hingga 64 tahun.
Yopi juga mengimbau para nelayan yang masuk dalam kriteria penerima manfaat untuk memastikan data diri dan Kartu KUSUKA mereka telah sesuai dan aktif.
"Data nelayan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Karena itu, kami mengajak nelayan untuk memastikan data diri dan Kartu KUSUKA mereka sudah benar," katanya.
Yopi berharap perlindungan tersebut dapat memberikan ketenangan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah sekaligus memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga.
Disamping itu, Yopi juga berharap program jaminan sosial bagi nelayan tersebut dapat terus berlanjut dengan cakupan penerima manfaat yang semakin luas.
"Ya Harapan kita ke depan program perlindungan ini tetap berjalan dengan jumlah target penerima manfaat lebih banyak dan durasi waktu perlindungan lebih lama," tuturnya.
Bagi Pemprov Babel, perlindungan nelayan bukan sekadar persoalan memberikan jaminan ketika terjadi kecelakaan. Lebih dari itu, program tersebut menjadi upaya menghadirkan perlindungan sosial bagi masyarakat yang setiap hari menghadapi risiko dalam mencari nafkah di laut.
(JK)