PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Pangkalpinang menolak permohonan praperadilan yang diajukan Andi Kusuma terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan.
Hakim menyatakan proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka terhadap Andi sah menurut hukum. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim PN Kota Pangkalpinang Rizal Firmansyah, Selasa (15/9/2026).
Praperadilan itu diajukan Andi Kusuma terhadap Kepala Kepolisian Negara RI cq Kapolda Bangka Belitung cq Ditreskrimum Polda Bangka Belitung. Permohonan tersebut berkaitan dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan sebagaimana laporan yang dibuat Frida Gunadi.
"Berdasarkan pertimbangan maka proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka adalah sah menurut hukum. Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan pemohon ditolak, maka biaya yang teringat dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon," ujar Rizal Firmansyah, Selasa (15/9/2026).
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan penetapan Andi Kusuma sebagai tersangka merupakan kriminalisasi atau benar-benar perbuatan tindak pidana tidak dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.
Hakim juga menyinggung proses terkait SP3 atau SP3D yang masih berada di Bareskrim Polri. Menurut hakim, selama belum ada gelar perkara yang memutuskan suatu perkara dihentikan, penyidik masih dapat melanjutkan proses penyidikan.
"Meskipun SP3 atau SP3D masih di Bareskrim Polri dan menetapkan peristiwa tindak pidana, namun menurut hakim, sebelum adanya gelar perkara yang memutuskan suatu perkara dihentikan, maka penyidik dapat saja tetap menyatakan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan," jelasnya.
Selain itu, majelis hakim menyoroti dalil pemohon terkait dugaan pengingkaran surat kesepakatan perdamaian. Hakim menilai persoalan tersebut bukan kewenangan lembaga praperadilan untuk menilai dan mempertimbangkan bukti surat.
"Menurut hakim hal tersebut juga bukanlah kewenangan hakim praperadilan, untuk menilai dan mempertimbangkan bukti surat tersebut. Bukan juga kewenangan hakim praperadilan untuk menilai dan mempertimbangkan apakah adanya konspirasi politik, serta permufakatan jahat yang dilakukan oleh Kapolda Bangka Belitung dengan Gubernur Bangka Belitung terhadap Pemohon," bebernya.
Majelis hakim juga mempertimbangkan dalil mengenai proses penyajian berkas perkara oleh penuntut umum yang disebut memakan waktu kurang dari 24 jam. Menurut hakim, dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pemohon.
"Pemohon juga hanya mengindikasikan, namun tidak bisa membuktikan apakah penetapan P-21 tidak sah atau cacat hukum. Beberapa alasan Pemohon telah menyentuh materi pokok perkara atau pembuktian pokok perkara, sedangkan pemeriksaan praperadilan hanya menguji formal atau prosedur dan tidak menyentuh materi pokok perkara," ungkapnya.
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka Andi Kusuma dinyatakan sah menurut hukum.
(JK)