PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Lonjakan harga timah dunia yang kini mendekati 43.000 dolar AS per metrik ton dinilai belum memberikan dampak positif bagi masyarakat penambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tengah harga global yang tinggi, harga beli timah di tingkat masyarakat justru disebut masih jauh dari rasa keadilan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, menilai terdapat kesenjangan yang mencolok antara harga timah dunia dan harga beli yang diterapkan di lapangan, baik oleh PT Timah Tbk maupun smelter. Menurutnya, dengan kondisi harga global saat ini, seharusnya timah masyarakat dibeli dengan harga yang jauh lebih layak.
Beliadi mengungkapkan, idealnya harga beli timah di masyarakat berada di atas Rp450.000 per SN. Namun fakta di lapangan menunjukkan harga yang diterima penambang masih berkisar Rp300.000 per SN, bahkan di sejumlah lokasi penambangan disebut masih berada di bawah Rp200.000, meskipun bukan dalam kategori SN.
ΓÇ£Dengan harga timah dunia hampir 43.000 USD, harga beli di masyarakat itu sudah sangat tidak wajar. Selayaknya PT Timah dan smelter membeli timah masyarakat di atas Rp450.000 per SN. Ini jelas perlakuan yang tidak adil,ΓÇ¥ tegas Beliadi.
Ia menilai kondisi tersebut semakin ironis mengingat PT Timah merupakan BUMN yang telah diberikan hak kuasa penambangan serta perlindungan luar biasa oleh negara. Menurutnya, kewenangan tersebut seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat penambang, bukan justru menekan harga beli.
ΓÇ£Sudah diberi hak yang luar biasa, perlindungan yang luar biasa, tapi harga di masyarakat justru dicekik. Ini sangat tidak berkeadilan,ΓÇ¥ ujarnya.
Beliadi berharap dalam satu hingga dua hari ke depan terdapat perubahan nyata terhadap kebijakan harga beli timah di tingkat masyarakat. Ia juga mengingatkan agar jangan sampai PT Timah justru melaporkan kerugian di tengah selisih harga yang sangat besar antara harga dunia dan harga beli di lapangan.
ΓÇ£Kalau dengan margin sebesar ini PT Timah masih melaporkan rugi, maka patut diduga ada masalah serius di internal perusahaan. Ini perlu diselidiki kembali, karena bisa saja terjadi praktik-praktik korupsi di dalamnya,ΓÇ¥ kata Beliadi.
Lebih lanjut, ia menggambarkan kondisi penambang yang kian terhimpit. Selain timah yang semakin sulit didapat, biaya operasional terus meningkat, mulai dari harga BBM, jarak tempuh yang semakin jauh, hingga hasil yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan.
ΓÇ£Sekarang nyari timah 12 kilo saja sudah susah. Biaya besar, hasil kecil, harga masih dijepit. Kalau begini terus, lama-lama masyarakat penambang bisa mati,ΓÇ¥ ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Beliadi meminta PT Timah agar lebih mengedepankan rasa keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat Bangka Belitung dalam menjalankan bisnisnya.
ΓÇ£Jangan mentang-mentang BUMN lalu beli timah seenaknya ke masyarakat, apalagi selalu mengatasnamakan Presiden. Saya yakin Presiden juga tidak tahu kondisi di bawah seperti ini jangan-jangan pt timah melaporkan yang berbede ke presiden , Yang saya tahu sebagai kader Presiden ingin keadilan dan keuntungan bagi masyarakat, demi kemakmuran rakyar Babel , tapi itu tidak dirasakan masyarakat penambanh timah di Babel hari ini, keuntungan itu di manfaatkan PT Timah hanya untunya belum untuk masyarkat Babel," pungkasnya.
Berita
Post
Harga Timah Global Melonjak, DPRD Babel Desak PT Timah Naikkan Harga Beli Dikalangan Masyarakat