Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Harga Timah Turun, Tambang di Kawasan Lindung Disorot: Negara Tak Boleh Kalah dengan Aktivitas Ilegal

BELITUNGTIMUR,BERITACMM.COM – Polemik anjloknya harga timah di Kabupaten Belitung Timur tak hanya memunculkan tuntutan agar pemerintah mengambil langkah untuk meningkatkan harga yang diterima masyarakat. Di sisi lain, aktivitas pertambangan di kawasan yang seharusnya dilindungi kembali menjadi sorotan.

‎Sejumlah kelompok penambang menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan DPRD terkait kondisi harga timah. Aspirasi mengenai kesejahteraan merupakan hak setiap warga negara.

‎Namun, persoalan tersebut dinilai tidak boleh menjadi pembenaran bagi aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan hutan lindung, pesisir maupun ekosistem mangrove.

‎Rahul, salah satu narasumber dari Kelompok Keramat Ganting, mengatakan aktivitas pertambangan masih ditemukan di sejumlah kawasan yang memiliki fungsi perlindungan.

‎“Di Desa Gantung, aktivitas pertambangan masih ditemukan di kawasan hutan lindung yang berada dalam wilayah kelola LPHD maupun di kawasan pesisir dan ekosistem mangrove. Padahal, kawasan-kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai pelindung wilayah pesisir, penyerap karbon, habitat berbagai biota, serta penyangga kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam," kata Rahul.

‎Menurutnya, aktivitas pertambangan di sejumlah lokasi bahkan berlangsung secara terbuka dan diketahui masyarakat dalam waktu yang tidak singkat.

‎Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung di kawasan terlarang.

‎“Idealnya, dalih "mencari makan" mestinya tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran atas aktivitas yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak harus berjalan seiring dengan kewajiban menghormati hukum serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Tidak ada kepentingan ekonomi yang dapat dibenarkan apabila dibangun di atas perusakan kawasan lindung yang menjadi kepentingan publik," bebernya.

‎Rahul menilai penegakan hukum yang belum terlihat memberikan efek jera berpotensi membentuk persepsi bahwa pelanggaran terhadap kawasan lindung merupakan hal yang lumrah.

‎Menurutnya, kondisi tersebut berbahaya karena dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum sekaligus membuka peluang semakin meluasnya aktivitas pertambangan di kawasan yang seharusnya dilindungi.

‎“Perhatian juga perlu diarahkan kepada fungsi pengawasan kawasan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sesuai kewenangannya. Keberadaan aktivitas pertambangan di kawasan yang memiliki fungsi perlindungan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pemantauan, pengamanan kawasan, dan koordinasi lintas lembaga agar perlindungan kawasan hutan tidak hanya berhenti pada aspek administratif," jelasnya.

‎Selain pengawasan kawasan, Rahul juga meminta aparat penegak hukum di tingkat Polsek Gantung maupun Polres Belitung Timur mengambil langkah yang konsisten terhadap dugaan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan.

‎“Demikian pula aparat penegak hukum di tingkat Polsek Gantung maupun Polres Belitung Timur diharapkan menunjukkan langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan terukur terhadap setiap dugaan aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan. Penegakan hukum yang tegas dan terbuka merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak berkembang anggapan bahwa pelanggaran terhadap kawasan lindung dapat berlangsung tanpa konsekuensi hukum," tegas Rahul.

‎‎Ia menilai polemik harga timah semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan secara menyeluruh, bukan justru menjadi alasan untuk membiarkan aktivitas yang bertentangan dengan hukum.

‎“Polemik harga timah seharusnya menjadi momentum untuk membenahi tata kelola pertambangan secara menyeluruh, bukan menjadi alasan untuk mentoleransi aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hutan lindung, mangrove, dan ekosistem pesisir yang merupakan aset bersama," pungkasnya.

‎Rahul menegaskan, persoalan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan semestinya berjalan beriringan. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu memastikan aktivitas pertambangan berlangsung sesuai ketentuan, sementara kawasan yang memiliki fungsi perlindungan tetap dijaga.

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.