Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Heryawandi Soroti Data Desil: Daerah Tak Dilibatkan, Pusat Diminta Ubah Regulasi DTSEN

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Fraksi Golkar DPRD Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah pusat mengubah regulasi pengumpulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Desakan ini muncul setelah pengelompokan Desil dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di daerah.

‎Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Babel, Heryawandi, menilai persoalan tersebut tak lepas dari minimnya pelibatan pemerintah daerah dan desa dalam proses pendataan.

‎"Inikan memang Pemerintah Pusat sepertinya mengabaikan peran kita masing-masing di daerah termasuk teman-teman Kepala Desa," katanya, dalam rapat audiensi terkait Dinamika Pendataan Desil sebagai Salah Satu Dasar Penetapan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial, bertempat di Ruang Banmus DPRD, Kamis (17/09/2026).

‎Menurut Heryawandi, perubahan regulasi diperlukan sebagai solusi jangka panjang agar persoalan pengelompokan Desil tidak terus berulang.

‎"Yang harus kita lakukan adalah memang tidak hanya sekedar mengatasi persoalan ini di jangka pendek, tapi jangka panjang ya ini harus ada perubahan regulasi. Regulasinya adalah terkait dengan aturan-aturan yang mengatur tentang proses DTSEN karena sumbernya dari sana, ini kan teman-teman desa sama sekali tidak dilibatkan. Tidak ada peran Kepala Desa sama sekali," tegasnya.

‎Ia mengatakan, persoalan tidak dilibatkannya aparatur desa dalam pengumpulan data juga telah disampaikan kepada Kementerian Sosial.

‎Karena itu, Heryawandi menegaskan perlunya perubahan aturan agar pemerintah daerah dapat dilibatkan dalam proses pengelompokan data Desil.

‎"Data ini belum sempurna, tetapi pemerintah pusat sudah memaksakan untuk jadi data tunggal padahal sekali lagi ini belum sempurna, bahkan ini dijadikan proyek sepertinya karena data kemiskinan pun seolah-olah menurun gitu dari proses yang dilakukan oleh teman-teman ini yang tidak melibatkan daerah," pungkasnya.

‎Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sugeng Arianto, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan dalam rapat tersebut.

‎‎Ia menjelaskan, secara teknis pengumpulan data merupakan kewenangan pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah berperan memperbarui informasi yang diperoleh untuk disampaikan ke pusat.

‎Namun, menurut Sugeng, terdapat ruang perbaikan dalam 41 variabel yang menentukan pengelompokan Desil, yakni pada aspek penimbang.

‎‎"Jadi ada dua aspek disini secara substansi kami sangat memahami melihat berbagai dinamika dilapangan macem-macem kan, ini menjadi masukan kami, kami akan usulkan kepada pusat tolong dikaji kembali koefisien modelnya, kan beda-beda gitu. Supaya penimbang variebal-nya bisa disesuaikan disetiap daerah," kata Sugeng.

‎‎Ia berharap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk memperbaiki DTSEN.

‎‎"Jadi pada forum ini menjadi sangat baik untuk memberikan masukan, mudah-mudahan masukan kita ini didengarkan dan bisa digunakan untuk mengambil keputusan di pusat," pungkasnya.

‎(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.