Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Hidayat Arsani Larang Pihak Sekolah Memungut IPP, Tapi Perda dan Pergub-nya Kok Belum Dicabut?

PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Hidayat Arsani melarang dengan tegas pihak sekolah memungut Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) kepada orang tua murid.

Dirinya menyebutkan, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dan mengimbau kepada pihak sekolah agar mematuhi aturan tersebut.

Demikian hal ini disampaikan oleh Hidayat Arsani saat melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam rangka mencari dan memantau langsung potensi dari setiap guru-guru di sekolah yang berkualitas, dikutip dari press release Diskominfo, Selasa (29/04/2025).

"Saya ingatkan kepada seluruh pihak sekolah untuk tidak memungut IPP, karena jelas ini sangat berbenturan dengan aturan yang ada, mohon untuk dipatuhi Bapak/Ibu sekalian," terangnya. 

Namun menariknya, ditengah tuntutan kepada pihak sekolah untuk tidak memungut IPP kepada orang tua siswa, ternyata ada aturan yang telah mengatur pemungutan IPP yang hingga saat ini belum dicabut ataupun di revisi.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. 

Dimana pada pasal 38 ayat satu (1) dalam Perda tersebut disebutkan,

Penyelenggaraan Pendidikan dibiayai dengan dana yang bersumber dari :

A. Anggaran pendapatan dan belanja negara;

B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

C. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;

D. Pungutan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

E. Sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/wali peserta didik;

F. Bantuan lembaga lainnya yang tidak mengikat;

G. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan 

H. Sumber lainnya yang sah.

Tak hanya itu, hal serupa juga tertulis jelas  dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 78 tahun 2017 tentang dana pendidikan dan pengalokasiannya khususnya pada Bagian Ketiga Soal Tanggung Jawab Masyarakat.

Dimana pada ayat dua (2) pada pasal 16 didalam aturan tersebut disebutkan 'Masyarakat orang tua/wali peserta didik ikut bertanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan terkait dengan pendanaan biaya investasi selain lahan, pendanaan biaya personalia, dan pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan".

Pada ayat ketiga (3) dalam pasal tersebut turut dijelaskan tanggungjawab untuk menutupi kekurangan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2), berupa : 

A. Pungutan satuan pendidikan;

B. Bantuan pendidikan oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah; dan/atau 

C. Sumbangan kepada satuan pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak, melalui komite sekolah.

Sementara itu, kabar adanya Pergub dan Perda yang mengatur terkait persoalan IPP ini juga turut dibenarkan oleh Kepala Biro (Karo) Hukum Pemerintah Provinsi Kep Babel, Harpin, saat dikonfirmasi oleh Berita CMM, Selasa (29/04/2025).

Harpin juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum ada intruksi dari pimpinan daerah untuk merevisi ataupun mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud.

Kendati begitu, jikalau nantinya akan ada intruksi untuk  merevisi ataupun mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 78 tahun 2017 tentang dana pendidikan dan pengalokasiannya itu, maka pihaknya siap untuk menindaklanjuti.

"Sampai saat ini belum ada perintah dari Pak Gubernur, apabila beliau sudah ada memerintah kami akan menindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan instansi terkait," jelas Harpin.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.