Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Hidayat Arsani Minta Bupati/Walikota di Babel Perhatikan Kondisi Rakyat Sebelum Menetapkan PDRB


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani, meminta kepada seluruh Bupati dan Walikota yang ada di Bangka Belitung untuk memperhatikan kondisi masyarakat dalam menetapkan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRB), agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Hal ini disampaikan Gubernur Babel melalui surat edarannya nomor : 900/0523/BAKUDA tertanggal 3 September 2025 dan ditujukan langsung kepada Bupati, Pj Bupati, dan Pj Walikota se-Provinisi Kepulauan Bangka Belitung.

Surat edaran yang dilayangkan oleh Gubernur Babel ini juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Nomor : 900.1.13.1/4528/SJ tanggal 4 Agustus 2025  tentang penyesuaian penetapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah.

Berikut arahan yang disampaikan oleh Gubernur Babel, antara lain :

A. Dalam menetapkan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah;

B. Penyesuaian tarif, nilai objek pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

C. Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah dan terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat;

D. Dalam penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menunda atau mencabut Perkada pemberlakuan kenaikan tarif dan/atau kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan memberlakukan Perkada tahun sebelumnya, terutama kenaikan yang memberatkan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah.

E. Dalam penetapan peraturan kepala daerah terkait pengenaan pajak dan retribusi daerah terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dilakukan pertimbangan serta dapat dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara;

F. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah antara lain pelaksanaan pengenaan pajak dan retribusi daerah, Bupati/Walikota memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya," tutup Hidayat, dikutip dalam lampiran tersebut.

(Jek)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.