PANGKALPINANG,BERITACMM.COM – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Hidayat Arsani mengambil sikap tegas terhadap penyelesaian kewajiban kebun plasma PT Gunung Maras Lestari (GML). Ia memastikan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tidak akan diproses sebelum kewajiban penyediaan plasma sawit sebesar 20 persen bagi masyarakat benar-benar direalisasikan.
Ketegasan tersebut disampaikan saat Pemerintah Provinsi Babel memfasilitasi penandatanganan komitmen PT GML bersama delapan kepala desa di wilayah operasional perusahaan, yang berlangsung di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Rabu (29/7/2026).
Pertemuan dipimpin langsung Gubernur Hidayat Arsani dan dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Bangka, Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Plantation Manager PT GML Saravanan Muniandi, serta kepala desa dari Dalil, Kayu Besi, Sempan, Bakam, Mabat, Mangka, Air Duren, dan Bukit Layang.
Dalam arahannya, Hidayat menegaskan pemenuhan plasma 20 persen merupakan kewajiban perusahaan sekaligus hak masyarakat yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemenuhan kewajiban plasma sawit sebesar 20 persen ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekaligus bagian dari implementasi aturan yang berlaku, sehingga dapat saling menguntungkan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat setempat. Kami, Pemerintah Provinsi, berkomitmen mengawal proses ini agar berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Hidayat.
Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PT GML bersama delapan kepala desa sebagai langkah awal realisasi plasma bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Gubernur juga mengingatkan seluruh kepala desa agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab melalui pendataan calon penerima manfaat secara objektif dan teliti, sehingga program plasma tidak memicu persoalan hukum maupun konflik sosial di kemudian hari.
"Saya meminta seluruh kepala desa menjaga amanah rakyat dan melakukan verifikasi data masyarakat secara cermat dan teliti. Pastikan penerima manfaat plasma ini adalah warga yang benar-benar berhak sehingga tercipta keadilan dan tidak memicu sengketa di kemudian hari," tegasnya.
Di sisi lain, Hidayat menegaskan Pemerintah Provinsi Babel bersama Pemerintah Kabupaten Bangka siap memberikan dukungan terhadap keberlanjutan investasi PT GML, termasuk dalam proses perpanjangan HGU.
Namun, dukungan tersebut hanya diberikan apabila perusahaan lebih dahulu memenuhi kewajiban plasmanya.
"Seiring dengan komitmen PT GML memenuhi kewajiban plasma sawit ini, Pemprov Babel bersama Pemkab Bangka siap memberikan dukungan dalam upaya perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT GML sesuai dengan kewenangan masing-masing," katanya.
Meski demikian, Hidayat memastikan tidak akan ada toleransi apabila komitmen tersebut tidak direalisasikan.
"Saya bersama Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak akan memproses perpanjangan HGU-nya jika permasalahan plasma sawit ini belum selesai," tegasnya.
Penandatanganan komitmen ini diharapkan menjadi titik awal penyelesaian persoalan plasma sawit yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investasi PT GML dan meningkatkan kesejahteraan warga di delapan desa penerima manfaat.
(JK)