Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

‎IDAI Turun Tangan di Kasus dr Ratna Setia Asih, Ajukan Amicus Curiae


‎JAKARTA,BERITACMM.COM – Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) secara resmi mengajukan Pendapat Sahabat Pengadilan (Amicus Curiae) dalam perkara pidana Nomor 295/Pid.Sus/2025/PN Pgp yang menjerat dr. Ratna Setia Asih, Sp.A, di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
‎
‎Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kepedulian moral, keilmuan, dan hukum agar perkara medis tidak diputus berdasarkan asumsi, melainkan melalui pembuktian ilmiah terhadap persoalan klinis yang kompleks.
‎
‎IDAI menilai perkara ini tidak hanya menyangkut nasib seorang dokter, tetapi juga akan menjadi preseden penting bagi perlindungan hukum tenaga medis di Indonesia. Organisasi profesi itu mengingatkan, apabila setiap luaran medis yang buruk (adverse event) langsung dipidana tanpa pembuktian ilmiah yang kuat, maka praktik kedokteran berpotensi berada dalam bayang-bayang kriminalisasi.
‎
‎Dalam dokumen Amicus Curiae yang ditandatangani 4.061 sahabat pengadilan dari berbagai daerah di Indonesia, IDAI memaparkan sejumlah fakta medis dan yuridis yang dinilai layak menjadi pertimbangan Majelis Hakim.
‎
‎Pertama, kondisi pasien Ananda AR disebut sebagai kasus klinis yang sangat kompleks dengan komorbid berat berupa Total AV Blok, yakni gangguan hantaran listrik jantung derajat tertinggi yang dapat memicu henti jantung mendadak. Kedua, penanganan pasien dilakukan secara multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis anak dan spesialis jantung, sehingga menurut IDAI, tidak tepat apabila seluruh akibat kematian dibebankan kepada satu dokter.
‎
‎"Dokter tidak boleh dihukum karena hasil akhir medis yang buruk apabila tidak ada bukti ilmiah yang memastikan hubungan sebab-akibat antara tindakan dokter dan kematian pasien. Hukum pidana tidak boleh berdiri di atas asumsi belaka," tegas Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, DR Dr Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subsp Kardio(K).
‎
‎IDAI juga menyoroti tidak dilakukannya autopsi terhadap pasien. Menurut organisasi tersebut, tanpa pemeriksaan post-mortem, penyebab kematian secara ilmiah dan objektif tidak dapat dipastikan.
‎
‎Dalam Amicus Curiae disebutkan bahwa menghukum seorang dokter tanpa bukti autopsi sama dengan menjatuhkan pidana berdasarkan asumsi, bukan pembuktian ilmiah (scientific evidence). Kondisi itu dinilai tidak memenuhi unsur kausalitas (conditio sine qua non) yang menjadi elemen penting dalam dakwaan kelalaian yang menyebabkan kematian.
‎
‎Sekretaris Umum IDAI, Dr. dr. Hikari Ambara Sjakti, Sp.A., Subsp.H.Onk.(K), menambahkan bahwa dokumen tersebut juga mengingatkan pentingnya penerapan asas In Dubio Pro Reo dalam perkara pidana.
‎
‎"Mengingat persidangan belum mampu membuktikan adanya kelalaian terdakwa sebagai penyebab langsung kematian, maka Majelis Hakim wajib menerapkan asas yang telah menjadi fondasi hukum pidana, yaitu jika terdapat keraguan, maka harus diputuskan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa," ujar dr. Hikari.
‎
‎Selain itu, Amicus Curiae juga mengacu pada paradigma baru dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang beritikad baik. Menurut IDAI, dokter tidak dapat dikriminalisasi atas luaran medis akibat penyakit bawaan pasien apabila tindakan yang dilakukan telah sesuai standar profesi dan indikasi medis.
‎
‎Ketua Badan Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BP2A) IDAI, Prof. Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A., Subsp.N.P.M.(K), MPH, SH, MH, menyatakan bahwa Amicus Curiae bertujuan memberikan pandangan ilmiah kepada Majelis Hakim mengenai standar pelayanan medis, prinsip kausalitas, dan doktrin hukum pidana materiel.
‎
‎"Perkara ini akan menjadi preseden penting. Apakah dokter akan bekerja dengan keberanian profesional, atau justru dengan ketakutan karena setiap risiko medis dapat berubah menjadi perkara pidana," tegas Prof. Aryono.
‎
‎IDAI mengungkapkan, sebanyak 4.061 sahabat pengadilan dari 34 cabang di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua, telah menandatangani Amicus Curiae tersebut. Dukungan itu dinilai mencerminkan besarnya kekhawatiran kalangan profesi terhadap potensi kriminalisasi praktik medis yang tidak didasarkan pada pembuktian ilmiah.
‎
‎Para pendukung Amicus Curiae terdiri dari dokter anak, guru besar, profesor, konsultan subspesialis, hingga pakar hukum kesehatan yang menyampaikan pandangan secara independen dan tidak mewakili pihak mana pun. Menurut IDAI, keterlibatan para ahli tersebut bertujuan memberikan perspektif ilmiah dan objektif agar putusan pengadilan mencerminkan keadilan substantif.
‎
‎Melalui Amicus Curiae tersebut, IDAI bersama ribuan sahabat pengadilan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan kelalaian terhadap dr. Ratna Setia Asih, Sp.A tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta menjatuhkan putusan bebas murni (vrijspraak) demi hukum, keadilan, dan kepastian perlindungan profesi medis di Indonesia.
‎
‎IDAI menegaskan bahwa pengadilan memiliki peran penting menjaga keseimbangan antara hak pasien memperoleh keadilan dan hak tenaga medis mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Organisasi tersebut menilai keadilan bagi pasien tidak boleh dicapai melalui pembuktian yang lemah dan tidak ilmiah terhadap tenaga medis, karena putusan dalam perkara ini akan menjadi tolok ukur perlindungan negara terhadap profesi yang mengabdi pada kemanusiaan.
‎
‎(JK)
‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.