Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

Inflasi Babel Juli 2026 Tetap Terkendali

PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Laju inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Juli 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) tercatat sebesar 2,62 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,88 persen. Capaian ini juga masih berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

‎Meski mengalami inflasi bulanan (month to month/mtm) sebesar 0,35 persen, tekanan harga di Bangka Belitung dinilai masih relatif terkendali. Bahkan, provinsi ini tercatat sebagai daerah dengan inflasi tahunan terendah ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia.

‎Secara bulanan, tekanan inflasi pada Juli 2026 terutama berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan ikan laut akibat faktor cuaca, sehingga berdampak pada naiknya harga komoditas ikan laut serta nasi dengan lauk.

‎Sementara secara tahunan, inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,25 persen (yoy), terutama komoditas cumi-cumi. Harga komoditas tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya karena pasokan yang menurun akibat cuaca ekstrem di perairan lokal, sementara permintaan ekspor masih relatif tinggi.

‎Selain itu, inflasi tahunan juga didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami kenaikan sebesar 5,63 persen (yoy), khususnya pada komoditas emas perhiasan sebagai dampak ketidakpastian ekonomi global.

‎Kelompok Transportasi turut memberikan andil dengan inflasi sebesar 4,29 persen (yoy), terutama akibat kenaikan tarif angkutan udara yang dipengaruhi harga avtur yang masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

‎Merespons kondisi tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menyampaikan bahwa Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan mitra strategis yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berkomitmen menjaga inflasi tetap berada pada sasaran target nasional.

‎Sebagai langkah konkret, pada 15 Juli 2026 telah digelar High Level Meeting (HLM) TPID yang dipimpin Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri seluruh kepala daerah kabupaten/kota, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Babel, serta pimpinan OPD dan instansi vertikal terkait.

‎Dalam pertemuan tersebut, TPID menyepakati 11 langkah strategis pengendalian inflasi yang akan ditindaklanjuti seluruh anggota TPID.

‎Kesepakatan itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah, kampanye diversifikasi pangan dan no food waste, business matching serta misi dagang komoditas pangan, pengembangan Early Warning System (EWS), perluasan implementasi asuransi pertanian, dukungan sarana pascapanen dan penyimpanan, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, hilirisasi pangan, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi pusat dan daerah sesuai mandat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), hingga pelaporan aktivitas perekonomian secara terintegrasi melalui sistem Babel Ecository.

‎Sebagai tindak lanjut HLM tersebut, Bank Indonesia telah memfasilitasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Belitung Timur dan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani pada 28 Juli 2026 melalui skema Government to Government (G to G) dan Government to Business (G to B).

‎Kerja sama ini diharapkan mampu menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Belitung Timur.

‎Selain itu, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah juga terus bersinergi menyelenggarakan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah yang hingga kini telah dilaksanakan sebanyak 65 kali guna memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.

‎Lebih lanjut, Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama pemerintah daerah.

‎Rommy menyampaikan bahwa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi umum melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) Bank Indonesia terus mengoptimalkan implementasi program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) bersama Pemerintah Daerah.

‎Sebagai penutup, Rommy kembali menegaskan tantangan inflasi ke depan masih tetap ada yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global, geopolitik, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait terus membangung Optimisme, Komitmen dan Sinergi (OKS) guna menjaga inflasi sesuai dengan sasaran target inflasi nasional.

‎(JK)

‎

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.