Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Izin Pabrik CPO-Kebun Sawit Kini Wajib Dipisah, DPRD Babel Siapkan Perda Perubahan



PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Panitia Khusus (Pansus) Riset dan Inovasi Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai menggodok perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Pembahasan revisi perda tersebut dilakukan Pansus bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Babel dalam rapat yang digelar Selasa (30/6/2026).

Ketua Pansus, Pahlivi Syahrun, mengatakan perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2017 sudah menjadi kebutuhan mendesak karena banyak regulasi di tingkat pusat yang berubah sejak perda itu diterbitkan.

Apalagi sejak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 (regulasi yang merevisi undang-undang sebelumnya UU No. 11 Tahun 2020) dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Perda nomor 19 tahun 2017 harus kita revisi dan kita rubah karna banyak sekali regulasi, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri yang berubah dari aturan sebelumnya. Tahun 2017 UU Ciptaker terbarukan belum terbit. Sementara di UU Ciptaker telah mengatur bagaimana perusahaan sawit harus dilakukan, kalo dia berdiri sendiri, bagaiamana kalo lintas kabupaten, bagaimana kalo dia PMA. Jadi didalam aturan sekarang sudah jelas perizinan perusahaan berbasis resiko maka izinnya dikeluarkan pemerintah sudah berbasis OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach)," jelas Pahlivi.

Pahlivi menjelaskan, selain menyesuaikan perkembangan regulasi, revisi perda juga diperlukan karena dalam aturan saat ini bahwasanya perizinan Pabrik CPO tidak bisa lagi diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit.

"Pabrik sawit sekarang tidak bisa lagi diintegrasikan dengan kebun, jadi pabrik CPO itu dia mau punya kebun dia punya pabrik izin nya tetap terpisah, berlakunya setelah terbitnya Permen Perindustrian nomor 38 tahun 2025, makanya Perda kita ini harus dirubah supaya Gubernur bisa mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait tindaklanjut untuk teknisnya di daerah," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Lanjut Pahlivi, dalam Perda perubahan nantinya juga akan diakomodir sejumlah hal, baik itu soal pengaturan penggunaan jalan oleh perusahaan sawit hingga pengawasan terhadap asal tandan buah segar (TBS) yang diterima pabrik.

"Pabrik CPO tidak boleh menerima TBS kelapa sawit dari kawasan ilegal, seperti kawasan hutan, kawasan hutan lindung, hingga kawasan sepadan sungai, itu tidak boleh dan itu harus diawasi OPD terkait di Provinsi," tegasnya.

Pahlivi menambahkan, setelah perda perubahan disahkan, barulah Pemerintah Provinsi Babel akan menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan sekaligus menjadi dasar sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ia juga menegaskan, aturan tersebut nantinya wajib dipatuhi seluruh perusahaan. Karna pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti setelah diberikan peringatan dapat berujung pada penghentian operasional.

"Ini suka atau tidak suka harus dijalankan, karna kalo tidak dijalankan akan dikasih peringatan, kalo tidak ditindaklanjuti (peringatan-red) langsung ditutup operasionalnya baik kebun maupun pabrik CPO-nya," ungkap Pahlivi.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mempersulit investasi, melainkan mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Di sisi lain, Pahlivi juga menilai perubahan kebijakan perizinan oleh pemerintah pusat sudah tepat. Karna menurutnya, komoditas kelapa sawit yang bernilai strategis selama ini masih rentan terhadap praktik manipulasi ekspor CPO.

Ia menyebutkan, berdasarkan kajian Kementerian Keuangan tercatat sedikitnya 10 perusahaan besar diduga melakukan praktik under invoicing dan transfer pricing. Sehingga dengan regulasi baru ini diharapkan mampu menutup celah tersebut sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan harga TBS yang diterima petani.

"Pak Presiden Prabowo Subianto kan mengatakan setiap komoditas yang ada di Republik ini, sumber daya alam yang menjadi kekayan bangsa ini kan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Jadi orientasi dari peraturan ini nanti bagaimana masyarakat dibawah itu menerima manfaat harga yang lebih besar," pungkas Pahlivi.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.