BANGKATENGAH,BERITACMM.COM
Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, meninjau langsung lokasi tambang ilegal dan sejumlah barang bukti hasil penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) yang berada di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (19/11/2025).
Dalam kunjungan ini, Menhan RI didampingi langsung oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, Kejagung RI, ST Burhanuddin, beserta jajaran lainnya.
Sebagaimana diketahui, pada tanggal 8 November 2025 kemarin, Satgas PKH telah melakukan penindakan pertambangan ilegal di dua lokasi yang berada di Kabupaten Bangka Tengah, dengan luas perambahan mencapai 315,48 Hektare.
Dari penindakan di dua lokasi tersebut, Satgas PKH turut mengamankan puluhan alat berat, diantaranya 21 excavator dan 2 buldoser. Adapun dari aktivitas kegiatan  ilegal yang dilakukan di kawasan hutan itu berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp12,9 triliun. hal ini tentu mencerminkan besarnya skala penambangan tanpa izin yang berlangsung di kawasan hutan.
Sementara itu, usai meninjau lapangan, Menhan RI menegaskan, bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap seluruh kegiatan ilegal yang merugikan negara, sebagaimana yang telah diinstruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.
"Setelah mendapatkan Perpres nomor 5 Tahun 2025, kita terus melanjutkan kegiatan dan pada hari ini kita menemukan beberapa kegiatan ilegal yang mengarah pada pelanggaran hukum yang akan kita tindak lanjuti, baik secara hukum maupun secara administrasi," ungkap Menhan RI.
Ia menambahkan, bahwa negara tidak akan tunduk pada pelaku pertambangan ilegal apapun. Apalagi, telah menyebabkan kerugian besar bagi negara.
"Dalam hal ini, negara tidak boleh kalah,(pelaku-red) pelaksanakan kegiatan ilegal ini dan secara fisik semua kegiatan yang mengarah ke ilegal ini, semua kita tutup secara geografi, tapi secara aturan nanti menteri ESDM akan memberikan penjelasan," tegasnya.
Ditempat yang sama, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa para pelaku tambang ilegal tersebut tidak memiliki izin penambangan timah, melainkan hanya izin pasir kuarsa.
Bahlil menjelaskan, bahwa selama ini pengeluaran izin galian C menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun setelah melihat penyimpangan yang terjadi, ia memastikan, pemerintah pusat akan mengambil alih kewenangan tersebut.
"Ini saya sudah lihat, bahwa ini izinnya pasir kuarsa, pasir kuarsa itu izinnya kita limpahkan ke daerah. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya pulang akan langsung membuat aturan untuk izin pasir kuarsa ditarik lagi ke pusat , supaya tertib, supaya semua kekayaan negara kita bisa dikelola dengan baik," tegasnya.
(JK)
Berita
Post
Izin Pertambangan Pasir Kuarsa Akan Dialihkan ke Pusat, Menhan RI : Negara Tidak Boleh Kalah!