PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- Keberadaan PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) hingga kini masih menjadi sorotan. Terbaru, perusahaan yang memiliki Pabrik CPO tanpa kebun inti itu terindikasi berdiri diatas lahan eks Kobatin.
Tak hanya itu, dalam Online Single Submission (OSS) juga tercatat izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) milik PT PSM ditolak. Hal itu tentu memunculkan pertanyaan terkait legalitas dan kesesuaian lokasi pabrik tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Pahlivi Syahrun kepada media ini, Kamis (09/04/2026) pagi.
"Tidak sesuai dengan tata ruang Bangka Tengah, makanya dalam dokumen OSS mereka disebutkan PKKPR-nya di tolak berarti mereka membangun pabrik itu tidak sesuai dengan PKKPR-nya Bangka Tengah. Pertanyaannya mengapa Bangka Tengah mengizinkan pendirian pabrik itu di lokasi tersebut? Dan itu adalah reklamasi tambang eks kobatin," tutur Pahlivi.

Berdasar dokumen OSS tersebut, Pahlivi menilai, keberadaan pabrik tersebut tidak selaras dengan tata ruang yang berlaku. Oleh karna itu, Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik tersebut.
"Kami sekali lagi meminta Pemkab Bangka Tengah mengevaluasi, menguji keberadaan pabrik itu ya," imbuhnya.
Ia memastikan, Komisi I DPRD Bangka Belitung juga akan mengecek semua industri Pabrik CPO se-Bangka Belitung untuk memvalidasi administrasi yang dimiliki, agar tetap pada jalur aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah.
Disisi lain, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dari DPUTRP Bangka Tengah, Rahmat Hidayat, membenarkan bahwa lokasi pabrik berada di kawasan eks PT Kobatin. Namun, ia menegaskan bahwa dalam dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW), kawasan tersebut telah dialihkan menjadi area perkebunan.
"Jadi kalo dikaitkan dengan lokasi tersebut apakah Eks PT Kobatin? betul. Cuman sepengetahuan kami setelah berakhirnya kontrak karya PT Kobatin di 2013 di RTRW sendiri sudah pola perkebunan Pak bukan tambang," ungkap Rahmat, ketika dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Kamis (09/04) sore.
Oleh karna itu, lanjut Rahmat, berdasarkan permohonan yang diajukan via OSS oleh PT PSM tidaklah melanggar aturan secara tata ruang, karna memang lokasi pendirian Pabrik CPO tersebut berada di pola ruang perkebunan Bangka Tengah.
"Kalo berdasarkan permohonan mereka (PT PSM-red) yang diproses via OSS dan verifikasi tata ruang di kami Pak, lokasi pabrik berada di pola ruang perkebunan Pak, dimungkinkan kegiatan tersebut Pak," jelasnya.
Izin PKKPR PT Perlang Sawitindo Mas Sempat Ditolak, Kini Sudah Terbit
Kepala Bidang Perizinan DPMPTK Bangka Tengah, Opaldo Adi Barmono, memastikan bahwa perizinan milik PT PSM tidak ada masalah, termasuk izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang dimiliki.
Kendati demikian, dirinya tak menampik jika izin PKKPR milik PT PSM sempat ditolak dengan sejumlah catatan yang harus diperbaiki.
"Ini (PKKPR-red) sudah terbit dan sudah ditandatangani, artinya tidak ada problem dan permasalahan apapun, secara PKKPR berkas yang ada saat ini itu sudah terbit Bang, memang disistem itu (OSS-red) ada penolakan tapi ketika ditolak itukan ada riwayatnya Bang, ku tadi liet disistem penolakannya," bebernya, ketika dikonfirmasi media ini melalui telepon seluler, Kamis (09/04) sore.
"PKKPR ditolak ada catatan disitu untuk diperbaiki, alasan penolakan tidak melampirkan surat keterangan pemerintah daerah terkait pergantian nama jalan," tambah Opaldo.
Opaldo menegaskan, jika PKKPR ditolak dengan catatan lalu diperbaiki, maka izin yang diajukan dapat diproses ulang. Ia juga menyebut, bahwa izin PKKPR milik PT PSM telah selesai dan keluar pada 11 Agustus 2023 lalu.
"PKKPR ini perizinan dasar yang paling awal ketika tidak ada PKKPR dia tidak bisa mengajukan PBG, dokumen lingkungannya tidak keluar, kalo tidak ada PKKPR. Makanya ketika memang persyaratan semuanya sampe dengan perizinan berusaha keluar artinya perizinan dasar itu sudah lengkap semua," tegas Kepala Bidang Perizinan DPMPTK Bangka Tengah ini.
(JK)