Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Berita Post

Johan Vigario Usulkan Aturan Baru : Truk Pengangkut Sawit Pelat Luar Wajib Ganti ke BN


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Johan Vigario, mengusulkan pemerintah daerah segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) sawit dan operasional pabrik CPO menggunakan plat nomor BN.

Usulan itu muncul karena banyak truk berplat luar daerah yang dinilai membebani infrastruktur jalan Babel tanpa memberikan kontribusi pajak kendaraan bagi daerah.

Menurutnya, persoalan kendaraan angkutan sawit berplat luar daerah sudah tidak bisa lagi dibiarkan. Karna selain mempercepat kerusakan jalan, kendaraan tersebut juga tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena masih terdaftar di luar Bangka Belitung.

Ia mencontohkan kondisi salah satu jalan di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, yang kembali rusak meski sebelumnya telah diperbaiki oleh pemerintah. Hal tersebut menurutnya tak lepas dari tingginya aktivitas truk pengangkut sawit berpelat luar daerah.

"Tadi pas saya lewat juga tadi mobil-mobilnya (pengangkut sawit-red) mobil masih baru tapi no pol-nya BG, BE," ucap Johan, dalam rapat bersama OPD Pemprov Babel di Ruang Banmus DPRD Babel, Selasa (30/6/2026).

Politisi PKS itu juga meminta pemerintah daerah bersikap lebih tegas terhadap perusahaan sawit maupun pabrik CPO yang masih mengoperasikan kendaraan berplat luar daerah.

"Jadi saya berharap pada pemerintah harus keras pada prusahaan-perusahaan tersebut, kalo mereka mau MoU untuk pengangkut CPO atau PKS itu nanti pakai no pol BN, karna nanti bayar pajaknya untuk daerah kita juga," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Babel, Yunan Helmi, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar kendaraan berplat luar segera melakukan mutasi menjadi plat BN.

Salah satunya dengan mengirimkan surat imbauan kepada sejumlah perusahaan sawit agar mengganti plat kendaraan operasional mereka sesuai domisili di Bangka Belitung.

Selain itu, Bakeuda juga sedang berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk membatasi akses kendaraan berplat luar terhadap BBM bersubsidi hingga kendaraan tersebut melakukan perubahan nomor polisi.

"Kemudian untuk kendaraan yang plat luar kita tidak akan kasih BBM subsidi. Kedua, untuk yang pakek pertalite juga demikian. Sedang kita lakukan dengan Pertamina, kita mendata melihat barcode itu agar kendaraan-kendaraab plat luar itu tidak bisa barcodenya menggunakan pertalite subsidi. kaitan dengan ini kan otomatis plat-plat luar ini akan mengeluh karna tidak dapat BBM subsidi maka mereka harus bayar pajak," jelasnya.

Mendengar jawaban itu, Johan kembali buka suara. Ia menilai langkah yang diutarakan oleh Kepala Bakeuda Babel belum menyentuh akar persoalan.

Menurutnya, solusi yang lebih efektif adalah menghadirkan regulasi yang secara tegas mewajibkan seluruh kendaraan angkutan sawit yang bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit menggunakan plat BN.

"Kita ini maunya masyarakat kita ini jalannya bagus terus, PAD kita dapat, atau kita buat Pergub atau Perda (dimana-red) yang mau berusaha yang bekerjasama dengan pabrik kepala sawit itu harus no pol-nya BN truk-truk itu, ini yang kita buat untuk jadi solusinya. Kalo hanya BBM segala macem, mereka (truk pengangkut sawit-red) ini kan makai (BBM-red) industri," tegas Johan.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.