PANGKALPINANG, BERITACMM.COM – Kabar baik bagi para pemilik kendaraan bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel kembali menggulirkan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026.
Melalui program ini, masyarakat cukup membayar pajak pokok tanpa dibebani sanksi administrasi yang selama ini menjadi tunggakan.
Program yang diluncurkan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan mampu mendorong masyarakat kembali tertib membayar pajak sekaligus meringankan beban ekonomi wajib pajak.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Yunan Helmi, menjelaskan bahwa pemutihan tahun ini difokuskan pada penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
"Program pemutihan ini berlaku untuk denda. Jadi dendanya yang kita hapuskan (putihkan). Kita melihat banyak masyarakat yang terlambat bayar pajak, dan mereka kerap merasa terbebani ketika harus membayar denda akumulasi," ujar Yunan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Yunan, keterlambatan pembayaran pajak sering kali bukan karena unsur kesengajaan, melainkan akibat kelalaian atau ketidaktahuan wajib pajak terhadap masa jatuh tempo pembayaran.
"Kadang mereka tidak sadar kalau masa berlakunya sudah lewat dua atau tiga hari. Karena denda langsung berjalan, akhirnya sebagian masyarakat memilih menunda pembayaran, yang ujung-ujungnya membuat tunggakan makin membengkak hingga tidak terbayar sama sekali," katanya.
Melalui kebijakan yang dicanangkan Gubernur Babel tersebut, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak, baik bulanan maupun tahunan, cukup melunasi pajak pokok selama masa program berlangsung.
"Pemutihan mencakup denda pajak pokok kendaraan, denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Harapan kita, selama tiga bulan ini tidak ada lagi masyarakat yang menunggak pajak," ujarnya.
Untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan program ini, Pemprov Babel menyediakan berbagai kanal pembayaran di seluruh wilayah Bangka Belitung. Pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Samsat Induk, Samsat Corner, maupun layanan Samsat Setempoh (Samsat Keliling).
"Masyarakat silakan memanfaatkan berbagai fasilitas layanan yang ada, baik di kantor Samsat, Samsat Corner di mall, maupun Samsat Setempoh yang datang langsung ke desa-desa," kata Yunan.
Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan program pemutihan denda pajak merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor.
"Kami ingin memberikan kado bagi masyarakat Babel pada hari kemerdekaan ini. Melalui program pemutihan, kami membantu masyarakat meringankan beban finansial mereka agar administrasi kendaraan kembali tertib tanpa perlu memikirkan tumpukan denda," kata Hidayat.
Dalam program tersebut, Pemprov Babel membebaskan sejumlah biaya, meliputi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II).
Hidayat mengimbau masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena program hanya berlangsung hingga 31 Oktober 2026.
"Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan administrasi kendaraan kembali tertib demi mendukung pembangunan Bangka Belitung yang lebih maju dan sejahtera," katanya.
(JK)