PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Kabar gembira datang bagi masyarakat nelayan dan pelaku usaha perkapalan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pasalnya, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam kini resmi mendapatkan kewenangan sebagai pelabuhan tempat pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran di atas 7 Gross Ton (GT).
Kewenangan ini ditetapkan berdasarkan surat resmi dari KSOP Kelas IV Pangkalbalam nomor UM.002/7/9/KSOP.PKBLM/2025 tertanggal 19 Mei 2025, yang menyatakan bahwa mulai saat ini, nelayan tidak perlu lagi mengurus pendaftaran kapal ke luar daerah seperti Palembang, Jambi, atau Jakarta.
Ketua Komisi II DPRD Bangka Belitung (Babel) Dody Kusdian pun menyambut baik adanya kebijakan tersebut. Hal itu, kata dia, juga tak terlepas dari kerja keras pihak eksekutif maupun legislatif demi memudahkan para nelayan Bangka Belitung dalam mengurus legalitas kapalnya.
"Kapal-kapal nelayan yang lebih dari 7 GT mereka selama ini pengurusan izinnya ke Palembang, maka sekarang sudah bisa di urus di Pangkalbalam (KSOP-red) karna sudah diberikan kewenangan oleh kementerian," jelas Politisi Partai PKS ini, ketika diwawancarai pada Jumat (23/05/2025).
"Alhamdulillah perjuangan dari kawan-kawan sukses ya," sambungnya.
Dengan berpindahnya kewenangan untuk mengurus perizinan kapal di atas 7GT ke KSOP Pangkalbalam, Dody berharap dapat dimanfaatkan dengan betul oleh para nelayan yang selama ini harus bolak-balik keluar daerah untuk mengurus legalitas kapal dan menguras banyak biaya.
"Iya lama (mengurus legalitas-red), belum lagi soal berkasnya lengkap gaknya, mereka harus ngulang (bolak-balik), bayangin nelayan kan gak ngerti, mereka harus ngurus kesana (keluar daerah-red) kan berat harus ngurus-ngurus izin legalitas seperti itu," ungkap dia.
Lebih jauh, Dody juga menegaskan, akan memperjuangkan bantuan fasilitas bagi para nelayan melalui reses yang telah dilaksanakan, sehingga nantinya dari pihak kementerian ataupun instansi terkait tersedia pos anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan.
"Kabupaten/Kota maupun Provinsi (haruslah-red) segera menetapkan daerah-daerah yang menjadi kawasan nelayan sehingga anggaran pusat tahun anggaran 2025/2026 bisa kita ambil dan manfaatkan bagi nelayan termasuk mereka bisa memanfaatkan untuk usaha mereka gitu. Ini yang kita lihat yang harus digesah setelah ini oleh Kabupaten/Kota maupun Provinsi," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian ini.
Ia juga mengimbau masyarakat nelayan, baik di Pulau Bangka maupun Pulau Belitung, untuk memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya demi kemudahan usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang telah menerima dan mengabulkan permohonan kami untuk menjadikan KSOP Kelas IV Pangkalbalam sebagai pelabuhan tempat pendaftaran kapal di atas 7 GT," tutur Didit.
(Jk)
Berita
Post
Kabar Gembira Untuk Nelayan, Daftar Kapal Perikanan Diatas 7 GT Tak Perlu Lagi Keluar Daerah!