PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendorong pemerintah desa dan kelurahan dilibatkan dalam pendataan desil masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar data penerima program bantuan dan perlindungan sosial lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam audiensi DPRD Babel bersama seluruh kepala desa di Babel terkait dinamika pendataan desil, Jumat (2/10/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, pemerintah desa dan kelurahan perlu dilibatkan secara langsung dalam proses pendataan masyarakat. Sebab, pemerintah di tingkat desa dinilai lebih mengetahui kondisi warganya.
"Jadi kita sepakat bahwa intinya sudah kita sampaikan ke pusat bahwa untuk ke depan pelibatan pendataan meminta tolong pemerintah desa dilibatkan," tegas Didit.
Selain pelibatan pemerintah desa, DPRD Babel juga mendorong agar variabel lokal turut dimasukkan dalam pendataan. Hal ini karena kondisi sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat di setiap daerah tidak selalu sama.
"Kedua, variabel-variabel lokalnya harus dimasukkan juga karena mohon maaf tingkat kesejahteraan masyarakat Pulau Bangka dengan daerah lain berbeda, gitu kan dan mereka (BPS-red) sudah mengakomodir," tambahnya.
Didit menyebut, pada 12 Oktober 2026 mendatang akan digelar rapat koordinasi (rakor) bersama BPS Babel, kepala desa, serta Dinas Sosial dan PMD Babel.
Rakor tersebut akan menghadirkan salah satu direktur BPS Pusat dan dilaksanakan di Kantor Gubernur Babel. Pembahasannya akan difokuskan pada mekanisme pelibatan pemerintah desa dalam pendataan serta cara memasukkan variabel lokal untuk meningkatkan akurasi data kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, kepala desa hingga pihak kelurahan diberikan waktu 10 hari sejak Jumat (2/10/2026) untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat tidak mampu yang belum masuk dalam kategori desil 1-3.
Didit mengatakan, BPS memberikan ruang untuk melakukan perbaikan data sebelum dibahas dalam rakor 12 Oktober mendatang.
"Artinya BPS memberikan ruang untuk perbaikan data, maka akan dipaparkan pada tanggal 12 Oktober nanti, mereka diskusi bagaimana cara memasukkan datanya, bagaimana sistemnya, karena mohon maaf banyak juga kalau sistem online masyarakat yang Gaptek (Gagap Teknologi-red), tapi kan ya ada cara lain kata temen-temen Sensus pusat pada saat kami temuin, disitulah nanti momentum para Kepala Desa, Lurah, Dinas untuk menyampaikan unek-unek dan sehingga ada hasil," ungkap Didit.
Ia pun berharap seluruh kepala desa dan pihak kelurahan dapat hadir dalam rakor tersebut. Menurutnya, pertemuan itu menjadi momentum untuk memperbaiki data masyarakat sehingga pendataan kesejahteraan di Babel dapat semakin akurat.
(JK)