PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Penyidikan dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025 kembali bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menetapkan dua kurator sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut.
Kedua tersangka berasal dari klaster kurator, yakni DTM dan RP. Penetapan tersangka terhadap keduanya tertuang dalam surat Kepala Kejati Babel Nomor Print-1480 dan Print-1482 tertanggal 8 Oktober 2026.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Babel, Corneles Geeb Paulus Heydemas, mengatakan kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum saat menjalankan tugasnya sebagai kurator.
Menurut Corneles, para tersangka melakukan pencairan dana jaminan pascatambang PT Kobatin yang berada dalam penguasaan Dirjen Minerba, kemudian dana tersebut dijadikan harta pailit dalam proses kepailitan PT Kobatin.
"Dana jaminan pascatambang bukan aset PT Kobatin sehingga tidak bisa dijadikan bundle atau harta pailit dan seharusnya dana pascatambang tersebut akan digunakan Dirjen Minerba untuk melaksanakan pascatambang dalam bentuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang," kata Corneles.
Dampak perkara tersebut, kata Corneles, membuat program jaminan pascatambang PT Kobatin tidak dapat diselesaikan hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen.
"Saat ini baru mencapai 52,12 persen sehingga mengakibatkan kerugian negara dan berdampak sosial kepada masyarakat sekitar tambang," ungkapnya.
Dalam perkara ini, indikasi kerugian keuangan negara mencapai USD 6.262.719,71 atau sekitar Rp112,54 miliar berdasarkan kurs saat ini.
Corneles memastikan seluruh dana tersebut telah dicairkan oleh para kurator.
“Terhadap Rp112 miliar itu, seluruhnya dicairkan oleh para kurator,” ujarnya.
Atas penetapan tersebut, DTM dan RP akan menjalani penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang.
Susul Dua Pejabat Bank BNI
Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung (Babel) telah menahan dua pejabat Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tebet, Jakarta Selatan, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana jaminan pascatambang PT Kobatin periode 2014-2025.
Kedua tersangka yakni Eva Dwi Yuliani, selaku Wakil Kepala Cabang Bidang Pelayanan tahun 2023, dan Marina, selaku Penyelia Customer Service.
Keduanya ditahan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Babel pada Kamis (1/10/2026), setelah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejati Babel Nomor: Print-1425/L.9/Fd.1/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026.
Aspidsus Kejati Babel Corneles Geeb Paulus Heydemas mengatakan, kedua tersangka diduga secara melawan hukum melakukan pencairan dana jaminan pascatambang PT Kobatin yang saat itu dikuasai Ditjen Minerba kepada kurator untuk dijadikan harta pailit dalam proses kepailitan PT Kobatin.
"Jaminan pascatambang bukan merupakan aset PT Kobatin sehingga tidak bisa dijadikan boedel atau harta pailit," kata Aspidsus Kejati Bangka Belitung Corneles Geeb Paulus Heydemas saat konferensi pers di Pangkalpinang, Kamis malam.
Menurutnya, dana tersebut seharusnya digunakan Ditjen Minerba untuk melaksanakan kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah terdampak.
"Akibat hilangnya dana pascatambang tersebut, kegiatan pascatambang PT Kobatin tidak dapat diselesaikan hingga tingkat keberhasilan 100% dan saat ini baru mencapai 52,12%," ujarnya.
Akibat kasus tersebut, negara berpotensi mengalami kerugian sebesar 6.200.000 dolar AS atau setara Rp111 miliar.
Kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Subsider, Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Selain kerugian keuangan negara, hal ini juga berdampak sosial kepada masyarakat di sekitar tambang. Jadi, dengan mempertimbangkan Pasal 21 KUHAP, terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang," tutupnya.
(JK)