PANGKALPINANG, BERITACMM.COM — Kasus dugaan pencabulan yang menyeret seorang oknum guru PNS berinisial D (44) di salah satu SMA Negeri di Bangka Barat menjadi perhatian DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa salah satu siswi tersebut. Ia menilai kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap lingkungan pendidikan, khususnya dalam memastikan keamanan dan perlindungan bagi siswa.
"Ya tentu kita ikut prihatin, lagi-lagi ada kejadian seperti ini dan kita serahkan kepada penegak hukum. Kami dari komisi yang membidangi pendidikan ikut prihatin dan ini akan jadi bahan evaluasi bagi kita semua terkait dengan dunia pendidikan kita secara keseluruhan," kata Heryawandi, Selasa (01/08/2026).
Menurut Heryawandi, evaluasi tidak hanya ditujukan kepada tenaga pendidik, tetapi juga mencakup seluruh unsur di lingkungan pendidikan. Ia menilai kasus tersebut telah memberikan dampak buruk terhadap citra dunia pendidikan di Babel.
"Baik itu tenaga pendidiknya, mahasiswanya, dan kaitan lainnya akan dievaluasi menyeluruh di lingkungan sekolah, sampai terjadi seperti ini kan preseden buruk bagi kita," tegasnya.
Ia melanjutkan, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, berbagai kejadian yang menimpa siswa harus menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk tenaga pendidik.
"Sekali lagi Jangan berhenti untuk bisa meningkatkan kualitas diri agar bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Polres Bangka Barat menetapkan seorang pria berinisial D (44) yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di salah satu SMA sederajat, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bangka Barat melakukan serangkaian penyidikan dan mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut.
Kasus ini bermula dari laporan orang tua korban yang diterima Polres Bangka Barat pada 22 Juli 2026. Dugaan peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Parittiga, Bangka Barat, pada Mei 2026.
Kasi Humas Polres Bangka Barat Iptu Yos Sudarso, seizin Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara.
"Setelah dilakukan serangkaian penyidikan dan pengumpulan alat bukti, penyidik kemudian melaksanakan gelar perkara. Hasil gelar perkara menyepakati status yang bersangkutan dinaikkan dari saksi menjadi tersangka," kata Yos, Senin (31/8/2026).
Setelah penetapan tersebut, penyidik telah menerbitkan surat panggilan terhadap tersangka pada Senin, 31 Agustus 2026.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Polres Bangka Barat memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban. Polisi memastikan identitas maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri anak tidak dipublikasikan.
Yos menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menangani perkara yang melibatkan anak.
"Untuk kepentingan perlindungan anak, identitas korban maupun informasi lain yang dapat mengungkap jati diri korban tidak kami sampaikan kepada publik," ujarnya.
Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa sejumlah saksi, serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).
Yos memastikan proses hukum terhadap tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan dan perlindungan korban.
"Proses hukum masih berjalan dan kami mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perlindungan terhadap korban," kata Yos.
(JK)