BANGKASELATAN,BERITACMM.COM
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapil Bangka Selatan, Rina Tarol mengendus indikasi dugaan pembiaran dari sejumlah pihak usai ditemukannya kawasan cadangan air, daerah aliran sungai hingga area gambut di Kabupaten Bangka Selatan, tepatnya diantara perbatasan Desa Jeriji-Bikang hingga Trans Rias, telah beralih menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit.
Anehnya lagi, alih-alih menjaga sumber pengairan ke sawah masyarakat tetap terjamin keberlangsungannya, Rina justru menilai Pemda Kabupaten Bangka Selatan terkesan tidak ada niat menindaklanjuti hal tersebut dengan serius.
Padahal, lanjut Rina, penolakan akan kehadiran perkebunan kelapa sawit itu telah berulang kali disuarakan oleh para petani. Bahkan, hingga harus mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bangka Selatan.
"Kita melihat realita petani kita sedang berusaha mempertahankan sumber penghidupan mereka sejak lama, namun kini mereka sedang dihadapi kegelisahan dan berjuang mencari keadilan atas keberpihakan pemimpinnya. Ini miris sekali. Apakah kita dipaksa untuk tutup mata," kata Rina Tarol, dikonfirmasi, Sabtu (26/4/2025).
Rina pun mengingatkan sejumlah pihak untuk tak abai terhadap pengelolaan lingkungan hidup, apalagi yang berkaitan langsung dengan penghidupan ribuan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Basel semestinya dapat menjamin penyelamatan rawa atau lahan gambut di perbatasan Jeriji, Bikang dan Rias, yang selama ini peruntukan utamanya merupakan kawasan cadangan air untuk bendungan di lumbung pangan di Desa Rias.
Disamping menyoroti legalitas perkebunan kelapa sawit itu, Rina juga mengingatkan akan dampak atau ancaman utama bagi lahan gambut atau DAS yang kini digarap perkebunan sawit, yang kemungkinan besar akan menyebabkan degradasi parah dikemudian hari.
"Bukan lagi perlu ditelusur, dan siapa yang harus bertanggungjawab. Sudah selayaknya pihak berwajib menindaklanjuti serius masalah ini," kata dia.
"Selain itu pernyataan Kepala BPN Bangka Selatan bahwa BPN juga belum pernah mengeluarkan SHGU di lahan tersebut," ujar Rina.
Sebelumnya dikonfirmasi awak media, Plt Kadis PUPR Bangka Selatan, Elfan tak menampik bahwa kawasan yang dimaksud pada titik koordinat merupakan kawasan tanaman pangan.
"Kalau berdasarkan RTRW kami merupakan kawasan tanaman pangan tapi sebagai cadangan, karena memang tidak masuk LP2B," ujarnya.
Disinggung apakah PUPR Basel pernah mengeluarkan semacam izin, rekom dan kajian teknis untuk perkebunan sawit di areal tersebut, ia pun menjawabnya tidak. "Dari rekan-rekan Tata Ruang tidak ada".
Informasi lainnya terkuak dalam RDP di DPRD Bangka Selatan pada 22 April 2025 lalu, dikutip dari EraNews, Ketua DPRD Basel Erwin Asmadi dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menampung aspirasi masyarakat terkait keresahan atas keberadaan perkebunan sawit di DAS Mentukul, Bikang dan Jeriji.
Fakta lainnya, Dinas PTSP Kabupaten Bangka Selatan juga menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin perkebunan sawit di lokasi tersebut.
"Artinya, pembukaan lahan untuk kebun sawit ini tidak diketahui pemiliknya. Pihak perizinan sendiri tidak tahu siapa pemiliknya," katanya dikutip oleh Berita CMM.
(JK)