BANGKASELATAN,BERITACMM.COM
Hulu Sungai Kemis yang menjadi kawasan resapan air dan sumber air baku bagi ribuan hektare persawahan Desa Pergam dan Desa Serdang, kini luluh lantak akibat adanya aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Rina Tarol, saat mengunjungi ke wilayah itu menegaskan kembali, bahwa kawasan resapan tidak boleh diganggu dan haruslah dikembalikan sebagaimana mestinya.
Desakan rina ini juga diperkuat dengan hasil temuan dilapangan pada Rabu (08/10), dimana terpampang jelas ratusan hektare hutan di Desa Pergam telah dibabat habis. Bahkan, aliran sumber air baku para petani pun nampak dibendung demi membuat sebuah jalan.
"Kami berharap pemerintah daerah melaporkan ini ada pembalakan liar, yang melaksanakan kegiatan tanpa izin. Harusnya pemerintah daerah melaporkan kepada APH, bahwa terjadi pembalakan liar, terjadi pengrusakan hutan tanpa izin karna menanam sawit harus ada izinnya, maksimal 25 hektare, lebih dari itu harus ada izinnya," ucap Rina, disambut riuh sorakan dukungan dari masyarakat yang hadir.
Rina juga menyoroti adanya indikasi jual beli hutan di Desa Pergam, karna menurutnya, pembukaan lahan dengan skala besar atau mencapai ratusan hektare hanya bisa dilakukan oleh perusahaan bukan masyarakat biasa.
Oleh karna itu, Rina mendesak Pemkab Bangka Selatan menunjukan sikap tegas atas kondisi yang terjadi saat ini, bukan malah berdiam diri.
"Ini gak tau bener gak ini jual beli lahan,  sesuai dengan prosedur tidak?, ini harus diusut semuanya pak, saya punya bukti satu orang setumpuk SP3T nya tiba-tiba berubah punya perusahaan, ini kan ada oknum-oknum tertentu yang mengeluarkan SP3T, tidak menutup kemungkinan oknum desa pun ikut disitu," beber Srikandi Partai Golkar ini.
"Kami ingin tau pak, siapa pemilik perusahaannya, tidak mungkin ini milik pribadi, jangan bohongi masyarakat  jangan tipu lagi kami, tidak mungkin pak. ada siapa dibelakang ini? karna Bangka Selatan ini Pak banyak orang sakti di sini," tegasnya.
Ditempat yang sama, Kepala DLHK Babel melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Hutriadi menegaskan, bahwa kawasan resapan air memang tidak boleh diganggu dan harus dijaga.
"Daerah resapan air tidak boleh diganggu, semua pihak harus menjaga supaya aliran air ini tetap ada sampai kapan pun," tegasnya.
Pada kesempatan itu, pihak DLHK Babel juga telah meng-capture seluruh fakta-fakta yang terjadi di wilayah hulu sungai Kemis tersebut, dan akan menyampaikan kajian dari hasil peninjauan ke lapangan ini secepat mungkin.
Sementara itu, Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Basel, Mansen Simarmata mangatakan, bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan siap mendukung keinginan masyarakat.
Ia juga menegaskan, bahwa pemerintah daerah akan bersikap tegas demi menjaga program ketahanan pangan dan sumber air baku sawah petani.
"Yakinlah bapak, kita prinsipnya kalo memang untuk ketahanan pangan, untuk sumber air itu yakin lah bapak ibu pemerintah pasti tegas," ucapnya.
Pihaknya juga mengapresiasi kritik yang diberikan oleh masyarakat. Disamping itu, ia mengklaim, tidak ada niat sama sekali dari Pemkab Bangka Selatan untuk membiarkan terjadinya perusakan terhadap sumber air baku para petani.
"Bukan terkesan pembiaran, pemerintah ini kan se-Basel yang diurus Pak, kami keterbatasan sumber daya manusia tapi kan itu tidak kami biarkan Pak," pungkasnya.
Diketahui, dalam kunjungan ke hulu sungai Kemis ini Rina Tarol tidak sendiri, turut hadir tokoh masyarakat, petani Desa Pergam, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan Rosi Sartono, pihak DLHK Babel, dan sejumlah OPD Kabupaten Bangka Selatan.
(JK)
Berita
Post
Kawasan Resapan Air 'Disulap' Jadi Perkebunan Sawit, Rina Tarol Desak Pemkab Bangka Selatan Bersikap Tegas!