Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Ekonomi Bisnis Post

KBLI PT Perlang Sawitindo Mas Disorot, DPRD Menduga Proses Perizinan Diajukan Tidak Sesuai Fakta!


PANGKALPINANG,BERITACMM.COM -- PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) hingga kini terus menjadi sorotan. Setelah sebelumnya dikenakan sanksi administrasi oleh Pemkab Bangka Tengah atas pencemaran lingkungan Sungai Kayu Ara 5 di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar.

Kali ini, pengajuan pendirian Pabrik CPO oleh perusahaan tersebut yang menggunakan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) 10231 menuai sorotan. Pasalnya, PT PSM tidaklah memiliki kebun inti dan hanya bermitra kepada dua koperasi untuk memenuhi produksinya.

"Berdasarkan kajian atas OSS (Online Single Submission) yang dikeluarkan Kementerian Investasi, dijelaskan pengajuan pabrik ini menggunakan KBLI 10231 yang menyatakan bahwa PT PSM selaku operator Pabrik CPO melakukan integrasi dengan perkebunan. Ketika KBLI ini digunakan memang izinnya kabupaten yakni Bupati yang mengeluarkan, tapi faktanya seharusnya PT PSM itu menggunakan KBLI 10431 sebagai Industri Besar yang berisiko, yang modalnya lebih dari Rp 10 Miliar, dan izinnya oleh Gubernur," kata Ketua Komisi I DPRD Babel, Pahlivi Syahrun, Senin (06/04/2026).

"Kalo mereka menggunakan KBLI 10231 kan mereka gak punya kebun inti? itu bukan kebun integrasi mereka, itu mitra, jadi tidak bisa," sambung Politisi Dapil Bangka Tengah ini.

Pahlivi menambahkan, jika PT PSM kekeh ingin menggunakan KBLI 10231, maka haruslah memiliki kebun inti minimal 1800 hektare atau 20 persen dari kapasitas produksi. Kalaupun tidak memiliki kebun inti dan hanya Pabrik CPO maka status perizinan perusahaan tersebut masuk dalam Industri Skala Besar dengan resiko tinggi dan perizinan wajib dikeluarkan oleh Gubernur.

Komisi I DPRD Babel juga menduga proses perizinan yang diajukan PT PSM tidak sesuai fakta yang ada.

Oleh karna itu pula, pihaknya meminta OPD Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan uji sesuai regulasi terkait persoalan ini.

"Kami menduga ada proses perizinan yang diajukan tidak sesuai dengan faktanya, makanya kami minta ini diuji dan dikaji sesuai regulasi. Kepada Pemkab Bangka Tengah berulang-ulang kami sampaikan, tapi Pemkab Bangka Tengah nampaknya bersikeras ini sudah sesuai, maka kami minta pihak-pihak terkait lainnya menguji ini," tegas Pahlivi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bangka Tengah, Dian Akbarini, memastikan keberadaan Pabrik Crude Palm Oil (CPO) milik PT Perlang Sawitindo Mas (PSM) tetap legal meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki kebun inti.

Menurut Dian, operasional pabrik tersebut tetap diperbolehkan karena PT PSM menjalankan kemitraan dengan koperasi sebagai penyedia bahan baku. Hal ini disampaikannya saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Selasa (3/3) malam.

Bahkan, Ia menjelaskan, keberadaan pabrik CPO tanpa kebun inti bukan hanya terjadi di Kabupaten Bangka Tengah. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lainnya.

ΓÇ¥Berdasarkan Permentan diatas boleh karna ada mitra e. Dak hanya PSM, di Babel di Kabupaten laen juga ade yang dak punya kebun inti tapi bermitra dengan penyedia bahan baku e,ΓÇ¥ ungkapnya.

ΓÇ¥Kalo PSM dengan 2 koperasi sebagaimana yang disampaikan pihak PSM. Yang ngurus perizinan di PSM ini bagian legal mereka Pak Dedi, yang paham alur e dan kemitraan dengan koperasi,ΓÇ¥ tambah Kepala DPKP Bangka Tengah ini.

Sementara itu, Dian Akbarini, juga tetap pada pendiriannya bahwa proses verifikasi terhadap PT PSM telah sesuai ketentuan.

ΓÇ¥Verifikasi yang kami lakukan sesuai kewenangan dinas yang ada di permentan 21/2017. Hasil verifikasi telah memenuhi ketentuan peraturan tersebut, ΓÇ¥ klaim Dian, ketika dikonfirmasi BeritaCMM.com melalui aplikasi perpesanan, Selasa (31/03/2026).

Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, dan memastikan akan memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sebagaimana kode etik jurnalistik.

(JK)

Terkait dengan topik ini:

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.