Search

Hari sumpah pemuda
Ads Atas
Hut Babel PKB
Umum Post

Kejagung Periksa Dewan Komisaris PT PMM dalam Kasus Dugaan Ekspor Ilegal Mineral REE

JAKARTA, BERITACMM.COM -- Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT Putraprima Mineral Mandiri (PT PMM) terus bergulir. Kali ini, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang anggota Dewan Komisaris PT PMM.

‎Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi pembuktian dan pemberkasan perkara yang berlangsung pada periode 2018 hingga 2026.

‎Selain Dewan Komisaris PT PMM berinisial MKCW, penyidik juga memeriksa FAK yang merupakan saksi dari Kementerian Keuangan pada Rabu (23/9/2026).

‎"Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.

‎Anang menegaskan penyidikan kasus tersebut dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

‎Tiga Tersangka Telah Ditetapkan

‎Kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM sebelumnya telah memasuki tahap penetapan tersangka.

‎Kejagung menetapkan tiga tersangka pada 7 Juli 2026 setelah memeriksa 18 saksi serta melakukan penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik dengan persetujuan pengadilan.

‎Ketiga tersangka tersebut yakni:

‎- IS, selaku perwakilan PT PMM;

‎- GP, selaku Kepala Unit Pelayanan Pangkalpinang PT Sucofindo;

‎- JK, selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.

‎Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat upaya agar komoditas ilmenite milik PT PMM dapat diekspor meskipun mengandung Logam Tanah Jarang atau Rare Earth Element (REE) yang termasuk mineral strategis dan dilarang untuk diekspor.

‎Menurut keterangan Kejagung, IS diduga meminta GP melakukan pemeriksaan sampel ilmenite secara tidak komprehensif. Sampel disebut hanya diperiksa dari bagian atas jumbo bag sehingga kandungan REE tidak tercantum dalam laporan hasil uji laboratorium.

‎‎IS juga diduga meminta agar kadar ilmenite dalam dokumen pemeriksaan dinyatakan di atas 45 persen sehingga memenuhi persyaratan ekspor.

‎Sementara itu, GP diduga memenuhi permintaan tersebut dengan tidak melakukan pengujian sampel secara menyeluruh. Adapun JK diduga tetap menerbitkan dokumen ekspor meski telah mengetahui adanya hasil Laboratorium Tekmira yang menunjukkan kandungan REE pada komoditas tersebut.

‎Dari perkara tersebut, Kejagung menyebut PT PMM diduga dapat melakukan ekspor tanah yang mengandung REE secara ilegal sebanyak kurang lebih 390 ton. Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor.

‎Ketiga tersangka sebelumnya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

‎Pemeriksaan terhadap Dewan Komisaris PT PMM dan saksi dari Kementerian Keuangan pada 23 September 2026 menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi dalam perkara tersebut. Sebelumnya, pada Agustus 2026, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dari Balai Laboratorium Bea dan Cukai serta pihak yang berkaitan dengan PT PMM untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.

‎Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PT PMM dan pihak terkait lainnya masih dalam upaya konfirmasi dan verifikasi.

Kategori Berita

Hut Babel Biro hukum
Hut Babel PT synergy
Hut babel Gerindra
HUT babel setda
HUt babel Bapeda
Hut babel dindik
Hut babel Bakuda
Hut babel golkar
Konten ini dilindungi
Silakan kembali ke halaman untuk melanjutkan membaca.