PANGKALPINANG,BERITACMM.COM - Kenaikan royalti timah menjadi 7,5 persen sejatinya menjadi harapan besar bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah.
Sebagaimana diketahui, Provinsi Kep Bangka Belitung per April 2025 telah resmi menerima royalti sebesar 7,5 persen dan akan disalurkan Pemerintah Pusat melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Namun harapan itu belum sepenuhnya terwujud. karna hingga kini, Dana Bagi Hasil (DBH) royalti timah dari Pemerintah Pusat diketahui belum disalurkan secara penuh, meski regulasi sudah berlaku.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengungkapkan setidaknya terdapat potensi royalti hingga iuran tetap dengan nilai fantastis yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan RI.
"Potensi daripada royalti-iuran tetap oleh pusat ke Pemprov Babel dan Kabupaten/Kota mengagetkan, total hampir sebesar Rp 1,07 Triliun yang belum terbayar oleh Kementerian Keuangan," ungkap Didit, Selasa (13/01/2026).
Adapun rincian potensi kurang bayar tersebut, yakni :
1. Pemprov Babal
Iuran tetap : Rp 4.555.312.243,-
Royalti : Rp 250.680.885.730,-
2. Pemerintah Kab/Kota
Iuran tetap : Rp 4.348.979.365,-
Royalti : Rp 819.068.384.904,-
Sebagai informasi, iuran tetap dihitung berdasarkan luas wilayah pertambangan. Sementara untuk royalti, dihitung berdasarkan jumlah produksi atau persentase nilai jual bahan.
Didit menegaskan, dengan kondisi fiskal yang tengah defisit, pemerintah daerah tidak boleh bersikap pasif. Ia meminta Pemprov Babel dan seluruh kabupaten/kota bersikap tegas menagih hak daerah.
"Ini harus kita kejar, Pemprov harus serius ini uang kita, apa dasar hukumnya? dasar hukumnya PP Nomor 19 tahun 2025," tegasnya.
"Ini kita tagih dululah uang kita yang ada di Kementerian Keuangan, tolong dong bayar karna kita butuh. sekali cek ternyata di APBD kita belum tersalur," sambung Didit.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD Babel dalam waktu dekat juga akan memanggil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bangka Belitung untuk membahas persoalan penyaluran DBH royalti timah tersebut.
Karna menurutnya, jika iuran tetap-royalti dibayarkan oleh Pemerintah Pusat maka berpotensi besar menutup defisit anggaran daerah yang saat ini terjadi,. Bahkan, akan memperbaiki kondisi fiskal Babel secara signifikan.
"Kita kembali ke APBD Babel defisit kita Rp 160 miliar, jika terbayar disini diangka Rp 250 miliar berarti kan alhamdulillah kita tidak defisit, akan ada peningkatan dana APBD kita. Hanya kan permasalahan saat ini APBD-APBN sudah disahkan, tinggal berharap di perubahan, ini harus kita kejar jangan nunggu-nunggu, saya mengajak Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD ayo perjuangkan ini uang kita. Kita minta penyaluran DBH ini diwujudkan karna kita butuh," pungkasnya.
(JK)
Berita
Post
Kementerian Keuangan Diminta Cairkan Sisa Iuran Tetap dan Royalti Timah untuk Bangka Belitung