PANGKALPINANG,BERITACMM.COM
Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia, berencana mencabut kewenangan daerah dalam penerbitan izin pasir kuarsa, setelah melihat maraknya penyimpangan yang terjadi.
Hal ini disampaikan Bahlil, saat meninjau langsung lokasi tambang ilegal dan sejumlah barang bukti hasil penindakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) yang berada di Dusun Nadi, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rabu (19/11/2025) kemarin.
ΓÇ¥Ini saya sudah lihat, bahwa ini izinnya pasir kuarsa, pasir kuarsa itu izinnya kita limpahkan ke daerah. Tapi dengan kejadian seperti ini, saya pulang akan langsung membuat aturan untuk izin pasir kuarsa ditarik lagi ke pusat , supaya tertib, supaya semua kekayaan negara kita bisa dikelola dengan baik,ΓÇ¥ tegasnya.
Rencana ini pun mendapat tanggapan dari Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya. Ia menilai, bahwa hal tersebut merupakan langkah dari negara agar sektor pertambangan pasir kuarsa dapat lebih terarah.
"Yang dilakukan menteri ini adalah dari salah satu bagian dari upaya untuk melakukan penertiban sehingga mengarahkan sektor hulu pertambangan kuarsa ini menjadi lebih terarah, di dalam bagaimana searah dengan kebijakan hilirisasi nasional," kata Politisi Golkar ini, kepada awak media.
"Karena kuarsa ini ternyata memang aplikasi pada saat ini banyak ditujukan kepada pengembangan-pengembangan industri yang cukup strategis, baik di bidang elektronik kemudian industri lain, terkait dengan barang pecah belah lalu kemudian panel surya dan seterusnya," tambah Bambang Patijaya.
Bambang juga menegaskan bahwa pasir kuarsa kini menjadi mineral strategis yang banyak dibutuhkan oleh industri teknologi maupun manufaktur.
Sehingga manajemennya harus dilakukan secara lebih terstruktur dan terpusat.
"Jadi ini memang aplikasi sangat banyak, sehingga ini ditarik ke pemerintah pusat saya pikir ini merupakan bentuk daripada negara hadir ingin lebih mengatur lebih baik di dalam barang mineral strategis," pungkasnya.
(JK)