PANGKALPINANG, BERITACMM.COM -- Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis akan menggelar aksi massa memperingati Hari Keadilan Ekologis di Bangka Belitung, Senin (21/9/2026).
Aksi bertajuk “Dari Tapak untuk Keadilan Antar-Generasi” tersebut akan dipusatkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan gerakan rakyat dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan ruang dan sumber daya alam di Bangka Belitung, mulai dari pertambangan, perkebunan monokultur skala besar, kawasan hutan tanaman industri (HTI), hingga rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
Koalisi menilai berbagai kebijakan tersebut telah memunculkan persoalan sosial dan ekologis yang berdampak terhadap masyarakat di tingkat tapak.
Menurut koalisi, catatan kepemilikan izin legal-formal terkini menunjukkan terdapat 172 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas 448.772 hektare yang dimiliki PT Timah dan perusahaan swasta. Selain itu, terdapat 57 perusahaan sawit yang disebut menguasai 250.956 hektare serta delapan perusahaan Hutan Tanaman Industri yang mengantongi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total luas konsesi 214.054 hektare.
Koalisi juga menyebut dalam lima tahun terakhir sedikitnya terdapat 26 konflik warga di wilayah pertambangan, hutan tanaman industri, serta perkebunan kelapa sawit yang melibatkan hampir 67 desa di Bangka Belitung.
"Akibat berbagai kebijakan pengelolaan ruang dan sumber daya alam yang eksploitatif, masyarakat lokal harus menghadapi kehancuran fungsi ekosistem alam dan perubahan cara hidup yang signifikan dari corak agraris-maritim menjadi masyarakat ekstraktif."
Koalisi menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari model pembangunan yang menurut mereka terlalu memprioritaskan dominasi industri pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar.
Soroti Batu Beriga hingga Teluk Kelabat Dalam
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah aktivitas pertambangan di wilayah perairan Batu Beriga.
Koalisi menyebut keberadaan IUP PT Timah seluas 5.039 hektare yang membentang dari 0-4 mil hingga 2035, serta penetapan wilayah tersebut sebagai zona pertambangan laut dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang RZWP3K, dinilai mengancam masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan tradisional.
"Hal ini menunjukkan bahwa kerja-kerja birokrasi sangat lamban menyikapi persoalan masa depan rakyat Batu Beriga."
Koalisi juga menyoroti rencana pembangunan PLTN di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah. Mereka menyatakan rencana tersebut turut menjadi kekhawatiran bagi masyarakat pesisir Batu Beriga dan sekitarnya.
Persoalan serupa turut disoroti di kawasan Teluk Kelabat Dalam. Koalisi menyebut terdapat tiga IUP PT Timah seluas 3.746 hektare yang tersebar di laut Dante, Bakit dan laut Belinyu.
Menurut koalisi, wilayah tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai zero tambang laut dalam Perda RZWP3K. Mereka juga menyoroti dugaan adanya aktivitas pertambangan ilegal yang disebut terhubung dalam rantai pasok perusahaan tambang.
Koalisi menyatakan masyarakat pesisir di 12 desa telah berulang kali menyampaikan penolakan serta tuntutan pencabutan IUP dan penertiban aktivitas pertambangan ilegal.
"Tuntutan tersebut berakhir sama. Berakhir sebagai judul dimedia saja."
Koalisi kemudian mempertanyakan proses penetapan ruang hingga penerbitan izin yang mereka nilai belum melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna.
Soroti Konsesi HTI di Bangka Barat
Selain pertambangan, koalisi turut menyoroti keberadaan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), khususnya milik PT Bangun Rimba Sejahtera (PT BRS) di Kabupaten Bangka Barat.
Dalam pernyataannya, koalisi menyebut konsesi PT BRS berdasarkan SK.336/Menhut-II/2013 memiliki luas 66.460 hektare atau setara dengan 85 persen kawasan hutan produksi Kabupaten Bangka Barat yang disebut memiliki luas 78.741 hektare berdasarkan SK.6614/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.
Koalisi menyatakan konsesi tersebut tumpang tindih dengan ruang hidup masyarakat di 39 desa yang secara turun-temurun mengelola hutan sebagai sumber ekonomi, pangan, obat-obatan dan ruang spiritual masyarakat adat Suku Jerieng.
"Namun, pasca terbitnya SK penetapan kawasan hutan, kawasan yang sebelumnya dapat dikelola berdasarkan skema adat berubah fungsinya tanpa adanya partisipasi publik bermakna."
Menurut koalisi, persoalan tersebut menunjukkan masih adanya konflik penguasaan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Mereka juga menyoroti keberadaan HGU perkebunan kelapa sawit dan tambak udang yang dinilai tidak lepas dari persoalan konflik ruang dan kerusakan lingkungan.
Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan
Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis menyebut berbagai persoalan tersebut sebagai bagian dari krisis sosio-ekologis yang membutuhkan kebijakan jangka panjang.
Mereka menilai masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait arah kebijakan pengelolaan ruang serta sumber daya alam yang berdampak terhadap kehidupan mereka dan generasi mendatang.
"Maka dari itu, Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis menuntut:"
1. Moratorium seluruh perizinan yang ada meliputi agenda penyetopan izin-izin baru, evaluasi izin yang ada serta pulihkan lingkungan hidup Bangka Belitung.
2. Cabut IUP di Perairan Batu Beriga.
3. Revisi Perda RZWP3K dengan menetapkan perairan Batu Beriga sebagai wilayah tangkap nelayan, bukan zona pertambangan.
4. Cabut IUP di Laut Teluk Kelabat Dalam dan tertibkan seluruh aktivitas pertambangan timah ilegal di perairan tersebut serta DAS Perimping dan Pulau Kianak.
5. Cabut Konsesi PT BRS di Kabupaten Bangka Barat karena tumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat.
6. Hentikan rencana pembangunan PLTN di Bangka Belitung.
7. Tolak Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 Tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan yang mengabaikan pemulihan lingkungan dan tidak berpihak nelayan, petani, masyarakat adat, orang muda, perempuan, serta pekerja tambang rakyat.
8. Segera tetapkan kebijakan perlindungan, pengakuan serta penghormatan terhadap wilayah kelola rakyat Bangka Belitung.
9. Wujudkan pendidikan gratis dan demokratis bagi warga Bangka Belitung.
Koalisi menyatakan aksi Hari Keadilan Ekologis tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan ruang dan sumber daya alam secara partisipatif.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap pemerintah dan masyarakat memberi perhatian terhadap masa depan energi dan lingkungan di Bangka Belitung, termasuk memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan ruang hidup masyarakat.
Hari Keadilan Ekologis sendiri disebut ditetapkan pada 20 September 2025 dengan melibatkan gerakan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, orang muda dan seniman sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai dampak krisis sosio-ekologi.
Di Bangka Belitung, peringatan tahun ini diwujudkan melalui aksi massa pada 21 September 2026 yang melibatkan sejumlah organisasi masyarakat sipil di bawah Koalisi Sipil untuk Keadilan Ekologis.